2 hours ago
7
Karhutla di Kabupaten pada salah satu kecamatan( BPBD PPU)
KABUPATEN Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) dikepung kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Kahutla) dampak dari fenomena Elemen Nino dan musim kering di wilayah yang memiliki cita branding Gerbang Nusantara sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nurlaila, kepada Media Indonesia, Senin (27/7) membeberkan, berdasarkan pendataan pihaknya sejak 27 Januari 2026 hingga 25 Juli jumlah Karhutla mencapai 17 kejadian terbanyak kebakaran hutan dengan luas total obyek yang terbakar mencapai 9,99 heaktar.
“Bahkan per hari ini, masih ada laporan Karhutla, sehingga jumlah kejadian dan luasan dampak kebakaran masih berpotensi akan bertambah,” ujarnya.
Dari 17 kejadian Karhutla tersebut terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Penajam sejumlah 14 kejadian, lalu Kecamatan Babulu ada dua kejadian dan satu Karhutla di wilayah Kecamatan Sepaku. Sementara wilayah Kecamatan Waru nihil kejadian,” bebernya.
Berdasarkan pantauan pihaknya di lapangan, lanjutnya, terjadinya Karhutla di PPU, disebabkan oleh manusia bukan karena faktor alam. Mereka memanfaatkan musim kering untuk membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar namun tidak melakukan tindakan antisipasi mencegah meluasnya kebakaran.
Ia mengimbau, agar masyarakat saat ini diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena bisa menjadi pemicu Karhutla. Apabila memang harus membuka lahan, maka harus dilakukan langkah langkah antisipasi, karena kondisi cuaca cukup panas atau suhunya di atas normal, sehingga terjadinya Karhutla.
Nurlaila menyatakan, pihaknya secara masif telah menyebarkan informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait potensi dan dampak karhutla di musim kemarau, dan bertepatan dengan datangnya fenomena El nino di Indonesia.
Menurutnya, upaya yang paling efektif sepertinya pada saat kejadian Karhutla, Tim unsur gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan unsur lainnya, biasanya mencari data pemilik lahan dan mencari tahu sebab kebakaran.
“Kalau disebabkan karena sengaja dibakar oleh oknum masyarakat, mereka akan dipanggil oleh kepolisian untuk diminta konfirmasi dan klasifikasinya,” sebut Nurlaila.
Ditegaskannya, untuk peralatan, personel semua dalam keadaan siap dan kapan saja terjadi Karhutla atau kebakaran pemukiman mereka langsung bergerak untuk melakukan penanganan.
Sementara untuk potensi sumber daya air, pihaknya masih melakukan pemetaan guna mengantisi terjadi Karhutla tersebut, karena ketika kemarau sumber-sumber air juga mengalami kekeringan dan tentu perlu dilakukan mapping.
“Insya Allah personel dan peralatan aman dan mereka berkaloborasi dengan instansi lain, dalam menangani Karhutla atau pemukiman, kini kami sedang petikan potensi sumber daya airnya,” pungkas Nurlaila.
Selain Karhutla dalam menghadapi tantangan fenomena El Nino musim kemarau ekstrem, Pemerintah Kabupaten PPU, telah membentuk Tim Penanganan Bencana Kekeringan dampak El Nino dengan melibatkan seluruh instansi terkait baik unsur pemerintah, TNI, Polri BUMN, BUMD dan Swasta serta komunitas masyarakat.
“Kami baru-baru ini, telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait khusus antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrem yang sering kali diwarnai dinamika cuaca yakni ini Godzilla El Nino. Dan saat ini pemerintah PPU tengah merancang dan menyiapkan penetapan status Siaga Darurat apabila situasi dan kondisi alam memaksa,” tukasnya
Penetapan status siaga darurat tersebut, jelasnya, kebijakan itu didasarkan pada referensi empiris di lapangan, seperti penurunan debit air baku, peningkatan suhu panas yang memicu kerawanan kebakaran lahan dan properti, serta rilis prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ketika status siaga darurat resmi ditetapkan oleh kepala daerah, pengerahan bantuan tidak hanya dibebankan pada dinas otonom, melainkan melibatkan seluruh unsur yang memiliki sumber daya, termasuk instansi vertikal, pihak swasta, lembaga, dan BUMN/BUMD.
”Seluruh sumber daya di daerah baik berasal dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan swasta kita libatkan, agar dapat menangani dampak kemarau yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.(H-2)
