4 hours ago
5
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Mudyat Noor.(MI/Ervan Masbanjar)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kalinya memanggil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Mudyat Noor, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi fee per metrik ton produksi batubara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Menanggapi pemanggilan tersebut, Mudyat Noor kepada Media Indonesia, Rabu (22/7) malam membenarkan, baru baru ini telah memenuhi pemanggilan penyidik KPK sebagai saksi dugaan gratifikasi fee per metrik ton produksi batubara di Kukar.
Dibeberkannya, namun saat di gedung Merah Putih KPK itu penyidik tidak menyampaikan pertanyaan sama sekali hanya perubahan judul saja, sehingga dirinya berada di kantor tersebut sekitar 15 atau 30 menit saja.
“Hanya perbaikan-perbaikan saja, karena ada perubahan judul dari awalnya tersangka ibu Rita Widyasari dan kini yang menjadi tersangka adalah korporasi perusahaan yang diduga berafiliasi dengan ibu Rita,” sebutnya.
Karena ada perubahan judul tersebut, lanjutnya, maka KPK harus mencetak ulang dan harus ditandatangani ulang, dan semua sudah selesai.
Ia mengakui, memang ada salah satu media yang menulis berita jika statusnya sebagai tersangka, tetapi sudah diklarifikasi dan media itu pun sudah memperbaikinya juga telah dipublikasikan kembali oleh media yang sama.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Selasa 21 Juli 2026, tim penyidik memanggil kembali Mudyat Noor, sebagai saksi untuk tersangka korporasi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
Budi menyatakan, selain itu Mudyat Noor, tim penyidik juga memanggil beberapa saksi lainnya, yakni Atang selaku swasta, Wilfred Imanuel Adisulung Singkali selaku karyawan BUMN serta Warih selaku ibu rumah tangga (IRT). “Saksi Wilfred sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kukar,” pungkasnya.(E-2)
