3 days ago
3
Ilustrasi(Dok Kemenhut)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya surat atau nota protes resmi dari negara-negara tetangga maupun kawasan regional mengenai isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan maupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya," ujar Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, di Jakarta pada Kamis (17/9).
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Jubir II Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela. Ia menekankan bahwa ada atau tidaknya komplain dari pihak asing, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen penuh mengerahkan segala daya upaya terbaik guna menanggulangi karhutla di berbagai wilayah terdampak.
Langkah Cepat dan Penegakan Hukum Pemerintah
Sebagai bentuk keseriusan penanganan, pemerintah telah melakukan pengerahan besar-besaran yang mencakup personel lapangan, berbagai armada pemadam khusus, hingga langkah tegas di ranah hukum. Selain sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mobilisasi tenaga lintas sektor juga melibatkan elemen masyarakat serta pelaku usaha swasta.
"Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi isu ini secara bersama-sama," tambahnya.
Pada sektor penegakan hukum, langkah tegas telah diambil oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni pada Rabu (16/9). Pihaknya resmi membekukan izin usaha terhadap 26 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla. Sanksi administratif ini mencakup kewajiban pemulihan lingkungan serta potensi berlanjut ke jalur pidana jika terbukti ada pelanggaran hukum.
Penurunan Titik Panas dan Kolaborasi Internasional
Berdasarkan pemantauan platform SiPongi yang merujuk pada data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 per Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan tren penurunan dari 1.037 titik dibandingkan hari Senin (14/9) yang mencatat 400 titik panas.
Kendati demikian, sebaran kabut asap sempat dilaporkan berdampak hingga wilayah Sabah dan Sarawak (Malaysia), Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina (termasuk Manila). Pemerintah Malaysia sempat memberlakukan status darurat kabut asap di Serian, Sarawak, pada Sabtu (5/9) sebelum akhirnya dicabut.
Dalam upaya mitigasi lintas negara, Pemerintah Jepang turut memberikan dukungan nyata dengan mengerahkan tiga unit helikopter untuk membantu operasi pemadaman di Indonesia pada periode 12 hingga 19 September. Sementara itu, Malaysia juga menyatakan kesiapan bantuannya sambil menunggu respons resmi dari Indonesia. (Ant/E-4)
