Kepala Daerah Didorong Ubah Pembelajaran Menjadi Aksi Nyata

ilustrasi(Antara)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah melalui Program Kepemimpinan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026. Program yang berlangsung pada 2-12 September 2026 tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga mendorong lahirnya rencana aksi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

KPPD Angkatan IV 2026 diselenggarakan BPSDM Kemendagri bersama Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Program ini melibatkan kepala daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta menghadirkan berbagai perspektif dari pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, dan tokoh nasional. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, peserta diharapkan mampu memperluas pandangan dalam menghadapi berbagai tantangan strategis pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa penyusunan rencana aksi menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengembangan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran. 

"Berbagai pengetahuan dan perspektif yang diperoleh peserta selama program diarahkan untuk diterjemahkan menjadi agenda strategis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di masing-masing daerah," tutur Akhmad.

Pendekatan tersebut menempatkan BPSDM Kemendagri tidak hanya sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai institusi yang mengawal proses pengembangan kapasitas kepala daerah secara terarah dan berorientasi pada implementasi. Proses tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengantar program, pembekalan materi, pendampingan, hingga coaching dalam penyusunan Renaksi.

Bahas Hilirisasi hingga Ketahanan Energi

KPPD Angkatan IV 2026 menghadirkan berbagai materi yang berkaitan dengan tantangan strategis pembangunan nasional dan daerah. Peserta memperoleh wawasan mengenai hilirisasi dan penguatan industri daerah menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan energi, transformasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, hingga peluang pembiayaan pembangunan daerah.

Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat membantu kepala daerah melihat tantangan pembangunan secara lebih komprehensif, sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Menjelang berakhirnya program, para peserta mengikuti coaching penyusunan rencana aksi yang kemudian dipresentasikan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

"Melalui KPPD Angkatan IV Tahun 2026, BPSDM Kemendagri menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi kepala daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.

Lebih dari itu, kemampuan kepemimpinan perlu diarahkan pada kapasitas untuk memimpin perubahan dan menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi kebijakan serta langkah konkret di daerah. Dengan pendekatan tersebut, program pengembangan kepemimpinan diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.