Keragaman Budaya Asia Pasifik Perkuat Ketahanan Keluarga

Sesi diskusi Komisi 8 bertajuk "Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan" pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (12/9).(MI/HO)

KERAGAMAN budaya dan agama di kawasan Asia Pasifik terbukti menjadi kekuatan fundamental dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini menjadi poin utama dalam sesi diskusi Komisi 8 bertajuk "Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan" pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (12/9).

Diskusi yang dimoderatori oleh Yuherina Gusman, Ph.D. ini menghadirkan panelis dari empat negara: Prof. Rose Abdullah (Brunei Darussalam), Mrs. Masitoh Borsu (Tailan), Prof. Dr. Norhasmah Sulaiman (Malaysia), dan Wirianingsih, M.Si. (Indonesia). Para pakar berbagi kebijakan efektif yang telah berhasil memperkuat struktur keluarga dan mengoptimalkan peran perempuan di negara masing-masing.

Praktik Baik dari Empat Negara

Brunei Darussalam menonjolkan model pendidikan perempuan berbasis nilai Islam sebagai pilar kemajuan bangsa. Prof. Rose Abdullah menjelaskan bahwa sejak 2013, Sultan Brunei telah mewajibkan pendidikan agama selama tujuh tahun di luar sekolah formal.

Saat ini, pemerintah Brunei tengah berupaya mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah formal serta menjadikan pendidikan perempuan sebagai prioritas nasional.

Sementara itu, Tailan memfokuskan kekuatannya pada perlindungan kesehatan dan gizi. Masitoh Borsu memaparkan dua pilar utama kebijakan Tailan, yakni sistem perlindungan kesehatan sejagat (UHC) dan kerangka hukum perlindungan anak serta hak ibu, termasuk cuti bersalin dan bantuan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Malaysia mengambil pendekatan inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari berbagai agama (Islam, Hindu, Buddha) ke dalam kebijakan nasional. Prof. Dr. Norhasmah menjelaskan penggunaan nilai "KASIH" (Kasih sayang, Akhlak, Sehat dan selamat, Ilmu, dan Harmoni) sebagai landasan bagi organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menjalankan program keluarga.

Dari perspektif Indonesia, Wirianingsih menekankan pentingnya kolaborasi berbasis komunitas. Ia menyoroti peran strategis organisasi perempuan seperti KOWANI, BMIWI, Salimah, hingga gerakan akar rumput seperti PKK dan Posyandu. Menurutnya, ketahanan keluarga hanya bisa dicapai melalui sinergi antara negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.

Negara Fokus Praktik Baik Kebijakan Utama

Brunei Darussalam	Pendidikan & Nilai Agama	Wajib pendidikan agama 7 tahun & prioritas pendidikan perempuan.
Tailan	Kesehatan & Perlindungan Sosial	Universal Health Coverage (UHC), akta perlindungan anak, & bantuan gizi.
Malaysia	Integrasi Nilai Majemuk	Penerapan nilai KASIH (Kasih sayang, Akhlak, Sehat, Ilmu, Harmoni).
Indonesia	Kolaborasi Komunitas	Sinergi organisasi perempuan (KOWANI, PKK, dll) dengan negara & masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi Panel

Meskipun setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, para panelis menyepakati beberapa "benang merah" untuk memperkuat ketahanan keluarga di masa depan:

• Paket Minimum Keluarga: Perlunya standar layanan yang mencakup kesehatan ibu-anak, screening gizi, dan edukasi parenting dasar.
• Model Pendampingan Komunitas: Pembentukan relawan kesehatan sebagai penghubung rujukan layanan kesehatan di tingkat keluarga.
• Mekanisme Perlindungan Terpadu: Penguatan sistem rujukan untuk menangani kasus KDRT, pemenuhan nafkah, dan penelantaran.
• Nilai Inklusif: Menjadikan nilai-nilai bersama yang inklusif sebagai fondasi program ketahanan keluarga.
• Kebijakan Ramah Keluarga: Mendorong lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan peran keluarga serta pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. (Z-1)