1 week ago
3
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah) saat melakukan konfrensi pers di kantor BGN Jakarta.(MI/HO)
LANGKAH tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi. Evaluasi menyeluruh terhadap satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sebagai langkah krusial untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi generasi muda.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Isthifa Kemal, menyatakan bahwa ketegasan Kepala BGN Sudaryono menunjukkan komitmen pemerintah yang tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi juga sangat memperhatikan standar kualitas dan transparansi.
"Ketegasan Kepala BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program," ujar Kemal dalam keterangan resmi, Sabtu (12/9/2026).
Penertiban Ribuan Satuan Pendidikan dan Dapur
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN telah melakukan pemutakhiran data dan verifikasi lapangan secara masif. Hasilnya, ribuan satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima, dan ribuan dapur SPPG dihentikan operasionalnya sementara karena belum memenuhi standar legalitas kesehatan.
Berikut adalah data penertiban yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional:
| Satuan Pendidikan | 1.653 | Dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG. |
| Dapur SPPG | 1.999 | Ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). |
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan peserta didik terjamin kebersihannya.
Fokus pada Kualitas SDM
Kemal menekankan bahwa program MBG adalah kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir harus dilakukan secara konsisten.
"MBG menyangkut kualitas SDM Indonesia. Setiap prosesnya harus memenuhi standar jelas, mulai dari penyediaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi," tambah Kemal.
Ia juga mendorong agar evaluasi berbasis data ini menjadi mekanisme rutin, bukan sekadar respons saat muncul persoalan. Dengan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada hasil, kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah ini diharapkan akan semakin kuat.
"Ukuran utama keberhasilan MBG adalah apakah program ini benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan dilaksanakan dengan standar keamanan yang baik," pungkasnya. (Z-1)
