3 weeks ago
5
Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan peserta Muktamar ke-35 NU di Jombang agar tak terpengaruh adanya intervensi(Dok.Istimewa)
SEJUMLAH kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan peserta Muktamar ke-35 NU agar tidak terpengaruh tekanan, transaksi politik, maupun dugaan intervensi dalam proses pemilihan kepengurusan. Mereka menilai pemilihan yang tidak berjalan secara jujur berpotensi menjadi preseden buruk bagi organisasi.
Pesan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8). Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan menjadi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di PBNU.
Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali, mengatakan para ulama mendapati sejumlah indikasi yang dinilai dapat mengganggu kemandirian dan kehormatan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Di antaranya dugaan pengondisian, intimidasi, hingga isu karantina peserta di Asrama Haji Sukolilo.
Ia juga menyoroti penggunaan nama pemerintah untuk memengaruhi kondisi psikologis peserta muktamar. Menurutnya, proses pemilihan pemimpin harus berlangsung tanpa tekanan dan tetap mengedepankan pertimbangan terhadap calon terbaik.
"Memilih pemimpin yang tidak afdal (tidak terbaik), padahal tahu ada yang lebih baik, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis (pendiri NU). Jika proses yang tidak jujur ini dibiarkan dan menjadi preseden buruk (sunnah sayyi'ah), maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat," tegas KH Muhibul Aman Ali menyampaikan amanat para kiai sepuh usai pertemuan.
Dalam tausiyah moral yang disampaikan, para kiai meminta seluruh pihak menghentikan praktik transaksi politik, rekayasa, tekanan, serta pengondisian yang dapat memengaruhi pilihan peserta. Mereka menilai tindakan semacam itu dapat merusak marwah keulamaan sekaligus mengganggu kedaulatan pemilik suara.
Para kiai juga menyerukan agar panitia dan pihak-pihak yang terlibat memastikan para muktamirin tetap memiliki kebebasan menentukan pilihan. Peserta dari pengurus wilayah dan pengurus cabang diminta tidak ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka terintimidasi, terprovokasi, atau kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan.
Perhatian khusus turut diarahkan kepada pemerintah. Para kiai menyatakan keyakinannya bahwa Presiden bersikap netral dalam pelaksanaan muktamar. Namun, mereka meminta tindakan tegas apabila terdapat pejabat, menteri, atau pihak lain yang menggunakan nama Presiden maupun isu restu presiden untuk memengaruhi peserta.
Para kiai bahkan menyatakan kesediaannya bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan bukti apabila ditemukan dugaan intervensi oleh pejabat pemerintah. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus mempertahankan independensi NU.
Selain itu, pihak yang dinilai berupaya mengganggu jalannya muktamar diminta menghentikan tindakan tersebut dan memperbaiki diri. Para kiai mengingatkan agar seluruh proses menuju pemilihan kepengurusan baru tetap berpegang pada etika dan nilai moral.
Peserta muktamar juga diajak menggunakan pertimbangan yang sehat dalam menentukan pilihan. Akal sehat, kejernihan hati, dan akhlakul karimah dinilai harus menjadi landasan agar kepengurusan NU ke depan lahir melalui proses yang bermartabat.
Hasil tausiyah tersebut kemudian diarahkan untuk diketahui secara luas oleh struktur NU, panitia muktamar, pemerintah, serta masyarakat. Penyebarluasan pesan moral itu dimaksudkan agar seluruh pihak memiliki pedoman yang sama dalam menjaga proses Muktamar ke-35 NU.
"Nasihat ini adalah Tausiyah, bentuk kasih sayang mendalam para kiai sepuh kepada NU dan para muridnya. Kami ingin Muktamar ke-35 NU di Jombang berjalan jujur, demokratis, dan menjaga marwah ulama warasatul anbiya," pungkas KH Muhibul Aman Ali. (H-4)
