1 week ago
17
Ilustrasi(Antara)
KECELAKAAN KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada rute Surabaya-Banjarmasin menambah daftar insiden transportasi laut yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kapal yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin itu dilaporkan terbalik di perairan Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk pada Minggu (13/9).
Kapal tersebut membawa 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak. Sebelum komunikasi terputus, nakhoda sempat melaporkan kapal menghadapi cuaca buruk dan berada dalam posisi miring.
KMP Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya pada Sabtu (12/9). Sekitar tengah malam, nakhoda melaporkan kondisi cuaca yang memburuk kepada pihak agen. Sekitar pukul 02.00 Wita, laporan berikutnya menyebut kapal sudah dalam kondisi miring. Setelah itu, komunikasi dengan kapal terputus.
Hingga kini, 103 korban telah dievakuasi dengan kondisi enam orang meninggal, sedangkan lainnya masih dalam pencarian.
Kecelakaan ini pun memicu sorotan tajam dari Komisi V DPR RI terkait darurat keselamatan transportasi laut. Dilansir dari laman resmi Fraksi PKB, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan insiden ini menjadi puncak darurat keselamatan transportasi air nasional yang tidak bisa lagi ditoleransi.
"Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekadar 'takdir' atau faktor cuaca semata. Ini adalah akumulasi dari kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan. Saya mendesak Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal, bukan lagi sekadar teguran administratif atau inspeksi reaktif pasca-kejadian," ujar Huda.
Ia menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam menangani rentetan kecelakaan kapal penumpang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari seperti KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, dan KM Nurul Salsa.
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah intervensi yang lebih mendasar dan tegas untuk mencegah kecelakaan kapal penumpang kembali terjadi. Menurutnya, tanpa perubahan kebijakan dan penindakan di lapangan, kecelakaan laut dengan korban jiwa dalam jumlah besar dikhawatirkan terus berulang.
“Kalau tidak ada langkah yang bersifat mendasar dan tegas kami khawatir kecelakaan laut yang melibatkan kapal penumpang dengan jumlah korban jiwa besar akan terus terjadi di waktu mendatang,” tambahnya.
Politisi PKB itu juga menyoroti sanksi terhadap operator pelayaran yang melanggar ketentuan keselamatan. Ia menilai sanksi yang selama ini dijatuhkan masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Ia juga menyoroti masih beroperasinya kapal yang berada di luar batas kelaiklautan (seaworthiness) serta lemahnya pengawasan terhadap manifes penumpang.
Menurutnya, pembiaran terhadap kapal yang beroperasi di luar batas kelaiklautan (seaworthiness) dan pengawasan manifes yang longgar adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup warga negara.
“Kami akan segera memanggil pihak Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan (Syahbandar), serta operator terkait untuk meminta pertanggungjawaban penuh atas insiden KMP Virgo Transport 8,” ucapnya.
Huda mendesak pemerintah segera menjalankan langkah darurat untuk menekan angka kecelakaan kapal penumpang. Pertama, pemerintah diminta menghentikan sementara operasional kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan ketat, terutama kapal yang melayani rute penyeberangan padat penumpang.
Kedua, pemerintah diminta mencabut izin operasi secara permanen bagi perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pelanggaran kapasitas muatan atau overload, maupun memalsukan manifes, serta memproses hukum oknum regulator apabila terbukti terlibat dalam praktik kongkalikong.
“Ketiga kami mendesak adanya integrasi sistem perizinan berlayar dengan data kependudukan secara real-time guna memastikan akurasi data penumpang di atas kapal,” lanjutnya.
Di sisi lain, Syaiful meminta Basarnas mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban KMP Virgo Transport 8 yang hingga kini masih berstatus hilang kontak.
Menurutnya, upaya pencarian harus dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Selain proses pencarian dan penyelamatan, pemerintah juga diminta memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk dukungan psikologis serta pemenuhan hak kompensasi yang layak.
“Kami mendengar jika saat ini tim Basarnas dan stakeholder terkait telah turun lapangan memaksimalkan pencarian korban. Kami berharap proses pencarian dan penyelamatan ini berlangsung optimal,” pungkasnya. (E-4)
