1 week ago
7
Konferensi Keluarga Asia Pasifik(MI/HO)
DI tengah arus modernisasi, globalisasi, dan transformasi digital yang kian masif, Pusat Belajar Keluarga Madani (PBKM) mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan "Konferensi Keluarga Asia Pasifik". Acara bertajuk “Resiliensi Keluarga dan Kemajuan Negara-Negara di Kawasan: Penguatan Peran Perempuan dan Pengokohan Keluarga di Asia Pasifik” ini digelar di Jakarta pada Sabtu (12/9/2026).
Konferensi internasional yang berlangsung selama satu hari ini menjadi titik temu bagi lebih dari 200 peserta dari enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Tailan, Singapura, dan Sri Lanka. Forum ini mempertemukan berbagai elemen, mulai dari akademisi, organisasi perempuan, pembuat kebijakan, praktisi sosial, psikolog, tokoh agama, hingga perwakilan komunitas keluarga.
Keluarga dan Perempuan sebagai Fondasi Peradaban
Ketua PBKM, Dr. Aan Rohanah, dalam sambutannya menekankan bahwa keluarga bukan sekadar unit terkecil masyarakat, melainkan fondasi utama dalam membangun peradaban. Menurutnya, setiap anggota keluarga merupakan komunitas yang harus terus ditumbuhkan agar mampu melahirkan generasi berintegritas.
Urgensi penguatan keluarga dan pendidikan perempuan didukung oleh data global yang menunjukkan korelasi langsung antara kualitas ibu dengan kesejahteraan anak. Berikut adalah data tantangan keluarga dan pendidikan di kawasan Asia Pasifik:
| World Bank (2023) | Setiap tambahan satu tahun pendidikan ibu menurunkan angka kematian anak hingga 9%. |
| UNESCO (2024) | 16 juta anak SD dan 34 juta remaja di Asia Pasifik tidak bersekolah (didominasi anak perempuan). |
| WHO (2025) | Angka kematian ibu masih tinggi di Asia Selatan dan Pasifik akibat minimnya fasilitas kesehatan. |
Menanggapi realitas tersebut, PBKM memperkenalkan konsep "Rumah Bercahaya". Program ini menyediakan lebih dari 250 tema edukasi, mulai dari persiapan pranikah hingga peran kakek-nenek, yang akan diintegrasikan ke dalam ruang digital guna menjangkau masyarakat luas di kawasan Asia Pasifik yang memiliki penetrasi internet tinggi.
Praktik Baik dan Kolaborasi Lintas Negara
Konferensi ini membedah dua pilar utama: Peningkatan Peran Perempuan (mencakup aspek agama, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan) serta Pengokohan Keluarga (resiliensi global dan kebijakan kolaboratif). Dalam sesi Country Sharing, sejumlah negara berbagi keberhasilan program domestik mereka:
- Indonesia: Memaparkan efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas dan peran aktif PKK.
- Malaysia: Berbagi pengalaman integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan keluarga nasional.
- Brunei Darussalam: Menampilkan model pendidikan perempuan berbasis nilai-nilai Islam.
- Tailan: Memaparkan kebijakan perlindungan hukum bagi ibu dan anak.
Tantangan Ideologi dan Perlindungan Hukum
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang hadir sebagai pembicara kunci, mengingatkan bahwa Asia Pasifik memiliki modal sosial kuat karena 60% penduduknya sangat menghormati nilai agama dan filosofi keluarga.
Namun, ia juga memperingatkan adanya ancaman dekonstruksi keluarga dari gerakan global seperti LGBTQ yang berpotensi menurunkan angka pernikahan dan memutus peran keluarga inti.
"Sangat penting untuk melakukan penyelamatan keluarga, ibu, dan anak. Mengarusutamakan agama menjadi krusial karena semua agama menjadi korban dari proyek anti-keluarga ini," tegas Hidayat.
Ia juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah memiliki payung hukum kuat, seperti Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2024, yang menjamin hak ibu atas bimbingan keagamaan serta hak suami untuk mendampingi istri saat persalinan atau keguguran.
Output Strategis: Deklarasi Asia Pasifik 2026
Konferensi ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan komitmen nyata melalui perumusan “Asia-Pacific Family Declaration 2026”. Selain deklarasi, forum ini menargetkan lahirnya Modul Panduan Praktis Ketahanan Keluarga, Matriks Kurikulum Pendidikan Perempuan, serta Roadmap Kepemimpinan Perempuan.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pakar nasional seperti Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, Prof. Dr. Siti Zuhro (BRIN), hingga tokoh publik seperti Nikita Willy dan Dhini Aminarti yang berpartisipasi aktif sebagai peserta, menunjukkan bahwa isu ketahanan keluarga menjadi perhatian lintas generasi dan profesi. (Z-1)
