KPR 40 Tahun Jadi Opsi Beli Hunian di Jakarta

Groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8/2026).(Dok. BTN)

TINGGINYA harga lahan dan semakin terbatasnya rumah tapak di Jakarta mendorong pengembangan hunian vertikal yang terhubung langsung dengan transportasi publik. Salah satu skema yang disiapkan untuk memperluas akses masyarakat adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga tetap 6% hingga lunas.

Skema tersebut disiapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk pembelian Hunian Manggarai, proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dikembangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan tenor panjang ditawarkan agar masyarakat memiliki peluang lebih besar membeli hunian di kawasan pusat kota dengan cicilan yang lebih terjangkau.

“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6% sampai lunas,” kata Nixon di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Nixon, suku bunga dalam skema tersebut tidak berubah hingga masa kredit berakhir. BTN juga menargetkan harga hunian di proyek Manggarai tetap berada di bawah Rp600 juta.

“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” ujarnya.

Hunian Manggarai akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dan direncanakan menghadirkan 3.784 unit dalam delapan tower setinggi 24 lantai.

Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di Blok G yang terdiri atas tiga tower. Sementara Blok F akan memiliki lima tower dengan total 2.508 unit.

Proyek tersebut juga akan dilengkapi sekitar 150 unit retail pendukung. Pilihan unit hunian mulai dari tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pembangunan keseluruhan proyek ditargetkan berlangsung sekitar 18 bulan.

Rumah Tapak Semakin Sulit Dijangkau

Nixon menilai pola hunian masyarakat perkotaan akan semakin bergeser dari rumah tapak menuju hunian vertikal, terutama karena harga tanah di pusat kota terus meningkat.

“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kita harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas,” kata Nixon.

Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin relevan bagi masyarakat yang mengutamakan akses transportasi dan kedekatan dengan pusat aktivitas.

Hunian yang berada di sekitar simpul transportasi juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi karena penghuni memiliki akses lebih mudah ke jaringan kereta dan angkutan umum lainnya.

Manggarai sendiri menjadi salah satu kawasan strategis karena terintegrasi dengan jaringan perjalanan kereta komuter dan berada di tengah kawasan perkotaan Jakarta.

Manggarai Jadi Proyek Percontohan

BTN memproyeksikan Hunian Manggarai menjadi proyek percontohan pengembangan hunian vertikal terjangkau berbasis transportasi publik.

Jika model tersebut berjalan, pola serupa berpotensi diterapkan pada kawasan lain yang berada di sekitar aset maupun stasiun KAI.

“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kita akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah,” ujar Nixon.

Pengembangan berikutnya, kata dia, juga berpotensi menyasar kawasan yang terhubung dengan LRT maupun MRT.

Langkah tersebut menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi keterbatasan lahan perumahan di kota besar sekaligus mendekatkan tempat tinggal masyarakat dengan jaringan transportasi massal.

Ada KPR Subsidi dan Non-Subsidi

Untuk menjangkau calon penghuni dengan kemampuan finansial berbeda, BTN menyiapkan dua jalur pembiayaan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR non-subsidi.

FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara KPR non-subsidi disiapkan untuk masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria penerima FLPP.

Untuk skema non-subsidi, BTN menawarkan uang muka mulai 5% disertai program suku bunga promosi.

Pada saat yang sama, BTN menyatakan proses penyaluran pembiayaan akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan proyek sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong pola pemanfaatan aset perkeretaapian untuk hunian terjangkau dapat diterapkan di lebih banyak lokasi.

Menurutnya, kemampuan penyaluran FLPP dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan yang memiliki akses transportasi memadai.

“Saya mohon Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan pembangunan hunian terjangkau harus tetap tepat sasaran dan tidak berubah menjadi instrumen spekulasi.

“Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” ujarnya.

Bersamaan dengan dimulainya pembangunan, BTN dan PT KA Properti Manajemen juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Hunian Manggarai.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan skema pembiayaan, layanan transaksi perbankan, pemasaran bersama, hingga dukungan akses pembiayaan bagi calon penghuni.

Pengembangan Hunian Manggarai menjadi bagian dari upaya mencari model baru penyediaan rumah di kota besar ketika rumah tapak semakin sulit dijangkau. Dengan menggabungkan hunian vertikal, pembiayaan jangka panjang, dan akses transportasi massal, proyek tersebut akan menjadi salah satu ujian bagi konsep hunian terjangkau berbasis TOD di Jakarta. (Ant/Z-10)