5 days ago
3
Ilustrasi aplikasi pencarian kerja.(Dok. Opinion Job)
MARAKNYA penipuan berkedok lowongan kerja di ruang digital mendorong platform riset pasar dan pencarian kerja OpiniJob memperketat verifikasi pengguna. Platform tersebut menerapkan verifikasi e-KTP, pencocokan wajah (face match), dan deteksi kehadiran pengguna (liveness detection) untuk mencegah akun fiktif serta penyalahgunaan identitas.
Founder dan CEO OpiniJob Julizar mengatakanm sistem tersebut diterapkan untuk memastikan pengguna platform merupakan individu nyata, baik sebagai pencari kerja maupun responden survei.
“Kami ingin membangun ekosistem digital yang bersih dan transparan. Dengan integrasi e-KTP dan verifikasi biometrik, kami berupaya meminimalkan celah bagi akun fiktif dan bot,” kata Julizar dalam keterangannya.
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Menurut Julizar, proses verifikasi tersebut ditujukan untuk mengurangi penggunaan identitas palsu, akun otomatis, dan pengisian survei berulang dengan identitas berbeda.
Selain pencarian kerja, OpiniJob menyediakan survei berbayar bagi pengguna. Pencari kerja dapat mengikuti survei yang tersedia dan memperoleh imbalan uang tunai sesuai ketentuan platform.
Julizar mengatakan skema tersebut dirancang agar pencari kerja tetap dapat memperoleh penghasilan selama menunggu proses rekrutmen.
“Kami ingin waktu yang dimiliki seseorang tetap bernilai secara ekonomi. Sambil mencari pekerjaan, pengguna dapat berpartisipasi dalam survei yang tersedia dan memperoleh penghasilan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Platform tersebut juga menyediakan basis responden terverifikasi bagi perusahaan, lembaga riset, dan pelaku usaha. Julizar mengatakan verifikasi identitas diperlukan untuk meningkatkan kualitas data survei.
“Di era ketika data menjadi aset yang sangat penting, kualitas responden merupakan salah satu kunci. Kami ingin membantu menghadirkan data yang lebih kredibel karena respondennya melalui proses verifikasi identitas,” katanya.
Isu keamanan pencarian kerja digital turut menjadi perhatian setelah Polda Jawa Barat mengungkap sindikat penipuan daring dengan modus lowongan kerja palsu dan tugas berbayar pada Juni 2026. Dalam kasus tersebut, empat laporan mencatat total kerugian lebih dari Rp800 juta.
Pemanfaatan biometrik untuk verifikasi identitas juga semakin luas di Indonesia. Sejak 1 Juli 2026, pemerintah mewajibkan registrasi pelanggan baru layanan seluler menggunakan verifikasi biometrik pengenalan wajah untuk menekan penyalahgunaan identitas.
Namun, penggunaan e-KTP dan data biometrik menuntut perlindungan data pribadi. Perusahaan menyatakan pengelolaan data pengguna dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Keamanan adalah kepentingan bersama. Perusahaan membutuhkan kepastian bahwa kandidat yang mereka temui adalah individu yang benar, sementara pencari kerja juga membutuhkan platform yang aman untuk mencari peluang,” kata Julizar. (Z-10)
