Lembaga HAM Peringatkan Proyek Eliminasi Israel di Tepi Barat

Tepi Barat Palestina.(Al Jazeera)

LEMBAGA hak asasi manusia Israel, B'Tselem, memperingatkan ada kampanye sistematis dan terakselerasi oleh pemerintah Israel untuk membongkar kehidupan kolektif Palestina dan menetapkan kedaulatan permanen Yahudi-Israel di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat.

Laporan bertajuk Elimination Project yang dirilis pada Senin (14/9/2026) tersebut merinci berbagai taktik yang digunakan pemerintah Israel untuk mencapai tujuan utama menghapus kehadiran warga Palestina dari Tepi Barat. Direktur Eksekutif B'Tselem, Yuli Novak, menegaskan bahwa yang dialami warga Palestina bukanlah serangkaian insiden terpisah, melainkan satu proyek politik tunggal yang menyentuh setiap aspek kehidupan.

Akselerasi Kebijakan Sejak 2022

Laporan tersebut berargumen bahwa meskipun kebijakan Israel berakar pada kerangka kolonial pemukim jangka panjang, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memasuki fase percepatan sejak akhir 2022. Tren ini semakin intensif terutama setelah serangan 7 Oktober 2023.

Berdasarkan sekitar 2.000 kesaksian warga Palestina, B'Tselem mengidentifikasi lima mekanisme utama yang digunakan Israel:

• Kekerasan dan Koersi: Penggunaan kekuatan militer dan milisi pemukim bersenjata untuk memicu ketakutan. Antara Oktober 2023 hingga September 2026, setidaknya 1.107 warga Palestina tewas dalam serangan di Tepi Barat.
• Penyitaan Lahan: Hingga Juli 2026, Israel melalui pemukim bersenjata telah menguasai lebih dari 1.070.000 dunam tanah (sekitar 18% dari luas Tepi Barat).
• Pengungsian Paksa: Sedikitnya 75 komunitas Palestina telah diusir paksa, dan sekitar 33.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara.
• Pembatasan Mobilitas: PBB mencatat adanya 925 hambatan pergerakan, termasuk blokade jalan dan pos pemeriksaan tanpa awak di seluruh wilayah hingga akhir tahun lalu.
• Penghancuran Ekonomi: Pengangguran di Tepi Barat melonjak tajam dari 13,1% pada 2022 menjadi lebih dari 31% pada 2024 akibat kebijakan pembatasan yang disengaja.

Kriminalisasi Aktivisme dan Desakan Internasional

Selain tekanan fisik dan ekonomi, Israel secara aktif mengkriminalisasi pengorganisasian politik dengan menekan protes serta menangkap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis. Sejak Oktober 2023, setidaknya 60 jurnalis Palestina di Tepi Barat ditangkap.

B'Tselem mendesak komunitas internasional untuk berhenti melihat pelanggaran Israel sebagai insiden terisolasi dan segera mengambil tindakan nyata untuk membongkar sistem aturan militer dan apartheid yang menghancurkan kehidupan warga Palestina. (Al Jazeera/I-2)