Luas Karhutla Kalbar Capai 38.310 Hektare, Ketapang Terparah

Upaya pemadaman karhutla di Kalbar.(Dok. Antara)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat melaporkan akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut telah mencapai 38.310,86 hektare sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026.

Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan data perkembangan terbaru dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

"Untuk wilayah karhutla yang terbakar sampai hari ini dari Januari itu sudah mencapai 38.310,86 hektare," ujar Daniel di Pontianak, Jumat (21/8).

Wilayah Terdampak Paling Signifikan

Daniel menyoroti sejumlah kabupaten yang mengalami kebakaran cukup parah dan menjadi penyumbang utama kabut asap karena didominasi oleh lahan gambut. Berikut adalah rincian wilayah dengan luas kebakaran paling signifikan:

• Kabupaten Ketapang: 12.443 hektare
• Kabupaten Kubu Raya: 8.614 hektare
• Kabupaten Mempawah: 6.144 hektare
• Kabupaten Sambas: 2.318 hektare

Status Siaga Darurat dan Penanganan Karhutla Kalbar

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Langkah ini diambil menyusul penetapan status serupa oleh sembilan kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, Brigade Karhutla UPT KPH, Manggala Agni, pihak swasta, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA). Patroli darat terpadu terus diintensifkan untuk mendeteksi titik api sejak dini.

Selain jalur darat, dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah dikerahkan. "Dukungan tersebut berupa helikopter patroli untuk memantau sebaran titik panas dan titik api yang tidak terpantau melalui patroli darat, serta helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca," jelas Daniel.

Kendala Modifikasi Cuaca

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Daniel menjelaskan bahwa langkah tersebut sudah dilakukan sejak April 2026. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan hasil analisis BMKG mengenai potensi pertumbuhan awan hujan.

"Operasi modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu berdasarkan perkiraan dari BMKG apakah ada potensi awan yang bisa ditaburi garam berpotensi hujan. Kalau tidak, tidak bisa juga," pungkasnya.

Hingga saat ini, BPBD Kalbar terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan perluasan lahan terbakar, terutama di area-area gambut yang sulit dipadamkan. (Ant/H-3)