5 days ago
2
Menteri Keuangan Suahasil Nazara(MI/USMAN ISKANDAR)
Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Suahasil Nazara, kini menghadapi tantangan besar untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus memastikan kebijakan ekonomi berjalan lebih sinkron. Di tengah tingginya biaya modal global dan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan domestik, kepastian arah kebijakan serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menekankan bahwa pasar saat ini tidak hanya memantau angka defisit, tetapi juga mencermati arah kebijakan, pelaksana, hingga dampaknya secara luas. "Kredibilitas adalah kemampuan membuat masa depan lebih mudah diprediksi," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Selasa (15/9).
Kelengkapan Instrumen dan Tantangan Koordinasi
Fakhrul menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki instrumen kebijakan yang semakin beragam. Di sisi fiskal, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Danantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Special Mission Vehicles (SMV). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengelola BI Rate, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), likuiditas, serta stabilitas nilai tukar Rupiah.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan instrumen, melainkan pada sinkronisasi dan urutan kebijakan yang tepat. "Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk," tegasnya.
Ia mencontohkan, penempatan atau penarikan SAL harus mempertimbangkan operasi likuiditas BI. Begitu pula dengan strategi penerbitan SBN yang perlu mempertimbangkan kondisi pasar serta kebutuhan arus modal (capital flow).
“Koordinasi bukan berarti semua institusi harus melakukan hal yang sama. Koordinasi berarti mereka tahu apa yang sedang dilakukan institusi lain dan memahami bagaimana neracanya saling bertemu," tuturnya.
Membedakan Instrumen dan Tujuan Akhir
Pemerintah juga diingatkan untuk membedakan secara jelas antara instrumen, target antara, dan tujuan akhir kebijakan. Fakhrul menilai likuiditas, imbal hasil (yield) rendah, maupun defisit kecil bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana mencapai target ekonomi yang lebih besar.
Sebagai contoh, penempatan SAL di perbankan harus memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk menurunkan biaya dana, mendorong kredit, meningkatkan investasi, atau mendukung pertumbuhan ekonomi. "Jangan sampai instrumen justru berubah menjadi target," katanya.
Kejelasan target ini dinilai penting agar pemerintah lebih mudah melakukan evaluasi dan menentukan kapan sebuah kebijakan harus dihentikan. “Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir," tandas Fakhrul.
Penguatan Hubungan Antarlembaga
Menkeu baru juga diharapkan memperkuat pengelolaan hubungan dengan berbagai pihak, mulai dari BI, perbankan, investor, dunia usaha, hingga lembaga seperti Danantara. Hal ini krusial karena kebijakan fiskal saat ini bekerja melalui banyak neraca sekaligus.
Pemerintah diminta lebih memperhatikan hubungan antara APBN dengan BUMN, Danantara, SMV, serta berbagai kewajiban kontinjensi. Tujuannya agar konsolidasi fiskal tidak hanya terjadi secara akuntansi di atas kertas.
“Keseimbangan anggaran yang sehat bukan sekadar membuat defisit terlihat kecil. Jangan sampai APBN terlihat semakin ringan karena sebagian risiko hanya berpindah neraca, tempat, atau waktu," pungkas Fakhrul. (H-2)
