1 hour ago
1
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri Raker Komisi XI DPR RI Agenda Pengambilan Keputusan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Kementerian Keuangan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli sejumlah barang subsidi, mulai dari Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg). Selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Terdapat delapan jenis barang energi dan nonenergi yang sebagian harga jualnya ditanggung pemerintah:
- Solar: harga keekonomian Rp11.950 per liter, dijual Rp6.800. Subsidi Rp5.150 (43 persen) dengan total Rp89,7 triliun bagi lebih dari 4 juta kendaraan.
- Pertalite: harga keekonomian Rp11.700 per liter, dijual Rp10.000. Subsidi Rp1.700 (15 persen) dengan nilai Rp56,1 triliun bagi 157,4 juta kendaraan.
- Minyak tanah: harga keekonomian Rp11.150 per liter, dijual Rp2.500. Subsidi Rp8.650 (78 persen) dengan total Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.
- LPG 3 kg: harga keekonomian Rp42.750 per tabung, dijual Rp12.750. Subsidi Rp30.000 (70 persen) dengan nilai Rp80,2 triliun untuk 41,5 juta pelanggan.
- Listrik rumah tangga 900 VA bersubsidi: tarif dari Rp1.800/kWh menjadi Rp600/kWh. Subsidi Rp1.200/kWh (67 persen) bagi 40,3 juta pelanggan.
- Listrik rumah tangga 900 VA nonsubsidi: kompensasi Rp400/kWh (22 persen), tarif turun dari Rp1.800 menjadi Rp1.400/kWh untuk 50,6 juta pelanggan. Nilai total subsidi sektor listrik mencapai Rp156,4 triliun.
- Pupuk urea: harga keekonomian Rp5.558/kg, dijual Rp2.250. Subsidi Rp3.308 (59 persen).
- Pupuk NPK: harga keekonomian Rp10.791/kg, dijual Rp2.300. Subsidi Rp8.491 (78 persen). Nilai total subsidi pupuk Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya.
sumber : ANTARA
