3 weeks ago
6
Ratusan peserta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi keprihatinan di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026.(MI/AGUS MULYAWAN)
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengonfirmasi tidak ada kebijakan penyekatan jalan bagi masyarakat yang hendak menuju ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8).
Djamari menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk mengekspresikan pendapat di muka umum secara aman, tertib, dan sesuai hukum.
"Penyekatan tuh tidak ada, ya. Masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, tidak ada. Silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, terus bergabung di sini ada," kata Djamari usai menjalani olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/8).
Menko Polkam menjelaskan bahwa langkah penyiagaan petugas di lapangan murni berupa pengaturan lalu lintas, bukan upaya penghalangan atau penyekatan arus kendaraan. Kebijakan ini diambil demi menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan aspirasi dan kelancaran mobilitas masyarakat umum.
"Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas, itu memudahkan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi, berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa," jelasnya.
Djamari mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota. Ia pun meminta warga masyarakat tidak perlu resah atau menanggapi gelombang unjuk rasa secara berlebihan.
“Mari kita sama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kita juga banyak. Jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari, unjuk rasa seperti di Indonesia banyak," ujar Djamari.
Guna menjamin keamanan selama pergerakan massa berlangsung, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.274 personel pengamanan yang disebar di sejumlah titik vital di DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memerinci penempatan personel difokuskan di beberapa area utama penyampaian aspirasi.
"Sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI," kata Budi Hermanto di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Selain kawasan Gedung DPR/MPR RI, pergerakan massa juga terkonsentrasi di kawasan Silang Selatan Monas (seberang Gedung Danareksa) serta Taman Pandang Silang Monas. Polda Metro Jaya menempatkan personel secara proporsional sesuai kebutuhan di tiap titik lokasi guna memastikan situasi Jakarta tetap tertib dan kondusif. (Ant/P-4)
