Meski Didesak Mundur, Dukungan ke KH Miftahul Akhyar Mengalir di Muktamar NU

Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (tengah) didampingi Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar (kiri), Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir (kanan) memberikan sambutannya saat membuka rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.)

DESAKAN mundur digaungkan sejumlah kalangan Nahdlatul Ulama (NU) agar Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar tidak mencalonkan diri. Namun dia  tetap menerima dukungan agar maju kembali saat Muktamar NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur.

Dukungan terhadap pengasuh Pondok Pesantren  Miftachussunnah Surabaya itu mengemuka dari pengurus NU di daerah. Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Batu Bara, M. Ridwan Butar-Butar. Dirinya berharap, KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam PBNU.

"Harapan kami KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam PBNU. Beliau memiliki kapasitas keulamaan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk menjaga arah perjuangan NU," katanya di arena Muktamar NU di Jombang, Jumat (28/8).

"Kepemimpinan di tingkat PBNU harus mampu menjaga persatuan dan marwah organisasi. Kami melihat KH Miftachul Akhyar memiliki kapasitas tersebut," tegasnya.

Selain itu, pengabdian KH Miftahul Akhyar diakui negara. Pada 2025 ia menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden. Di abad kedua NU, para pengurus di daerah menilai obor tradisi itu harus terus menyala.

“Muktamirin diajak memilih Rais Aam yang merdeka dari kepentingan politik praktis dan berpegang teguh pada tradisi dan khittah,” katanya.

Ridwan menilai KH Miftahul Akhyar merupakan figur yang tepat melanjutkan marwah Syuriyah di abad kedua NU, menjaga otoritas ulama di tengah derasnya gelombang politik praktis.

Sanad keilmuan KH Miftahul Akhyar, kata dia, terbangun sejak usia delapan tahun di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, kemudian Rejoso (Darul Ulum), Sidogiri, dan Al-Islah Soditan Lasem, serta majelis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. 

“Integritasnya teruji ketika ia memilih mundur dari Ketua Umum MUI pada 2022 demi berfokus berkhidmah dan menolak rangkap jabatan, keputusan yang dinilai sebagai bukti komitmen menjaga amanah tanpa kepentingan lain,” katanya. (H-4)