2 days ago
11
Foto yang dirilis pada 3 Agustus 2026 menunjukkan Aung San Suu Kyi (kiri) bertemu dengan Arnaude de Baecque, perwakilan tetap ICRC untuk Myanmar, di Naypyidaw.(Foto Handout/Biro Pers dan Informasi Kepresidenan Myanmar/AFP)
PEMERINTAH yang didukung militer Myanmar menolak seruan terbaru ASEAN agar pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibebaskan tanpa syarat. Myanmar menilai tuntutan tersebut mencampuri proses hukum dan kebijakan internal negara.
Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataan, Sabtu (8/8), mengatakan seruan ASEAN terkait akses terhadap Suu Kyi dan pembebasan tahanan lainnya berimplikasi terhadap proses peradilan serta prinsip dasar supremasi hukum di negara berdaulat.
"Setiap pembebasan hanya akan dilakukan sesuai dengan hukum," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin junta sekaligus Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengunjungi Thailand. Kunjungan itu menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam hubungan Myanmar dengan negara-negara ASEAN setelah bertahun-tahun mengalami pengucilan menyusul kudeta militer pada 2021.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Myanmar juga menghadiri pertemuan informal dengan para menteri luar negeri ASEAN. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan tatap muka pertama pada tingkat tersebut sejak kudeta.
ASEAN Desak Akses ke Suu Kyi
ASEAN sebelumnya menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Ketua ASEAN tahun ini, Filipina, juga berharap utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Ma. Theresa P. Lazaro, dapat mengunjungi negara tersebut dan bertemu Suu Kyi serta pihak-pihak lainnya.
Lazaro sebelumnya mengunjungi Myanmar pada Januari dan bertemu Min Aung Hlaing untuk membahas peningkatan kerja sama Myanmar dengan ASEAN.
Myanmar, dalam pernyataan terbarunya, juga menilai ASEAN tidak lagi perlu mempertahankan posisi utusan khusus untuk Myanmar yang dibentuk setelah kudeta.
"Menurut pandangan Myanmar, penunjukan dan keberlanjutan peran Utusan Khusus Ketua ASEAN yang baru tidak lagi diperlukan," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Myanmar beralasan pemerintahan saat ini telah mengambil alih tanggung jawab negara setelah pemilu multipartai yang disebutnya mencerminkan kehendak rakyat.
Namun, pemilu yang mengantarkan Min Aung Hlaing menjadi presiden tersebut mendapat kritik luas dari masyarakat internasional. Pemilu berlangsung secara bertahap hingga Januari 2026 dan hanya digelar di wilayah yang berada di bawah kendali junta.
Pertahankan Konsensus Lima Poin
Kudeta militer pada 2021 memicu perang saudara di Myanmar yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 100.000 orang. Konflik tersebut juga mendorong ASEAN mengecualikan Myanmar dari sejumlah pertemuan tingkat tinggi hingga terdapat kemajuan dalam penerapan Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut antara lain menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan peningkatan akses bantuan kemanusiaan.
Di tengah tekanan internasional terhadap kondisi Suu Kyi, seorang perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Arnaud de Baecque, diizinkan bertemu dengannya pada awal Agustus. Pertemuan tersebut menghasilkan foto langka Suu Kyi selama berada dalam tahanan.
Penahanan berkepanjangan terhadap penerima Nobel Perdamaian itu telah memicu kekhawatiran internasional mengenai kondisi kesehatannya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menegaskan pemerintah akan terus berhubungan dengan ASEAN dengan caranya sendiri sembari mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara.
Myanmar juga mengingatkan ASEAN agar tidak mengambil tindakan yang dianggap sebagai tekanan berlebihan atau campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota. (The Star/B-3)
