Kamala Harris.(Al Jazeera)
PERDEBATAN mengenai masa depan kecerdasan buatan (AI) kini memasuki babak baru di panggung politik Amerika Serikat. Mantan Presiden Barack Obama dan mantan Wakil Presiden Kamala Harris secara terbuka menyerukan perlu intervensi pemerintah yang lebih kuat untuk mengatur pengembangan teknologi ini. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran publik dan desakan dari sejumlah pemimpin industri untuk memperlambat laju inovasi demi aspek keamanan.
Dalam pernyataan resmi pada Senin (14/9) malam, Obama menekankan bahwa para pemimpin di Washington harus proaktif dalam menyusun proposal konkret, undang-undang, dan regulasi. Fokus utamanya adalah menangani masalah keamanan yang serius, mengantisipasi dampak AI terhadap lapangan kerja dan generasi muda, serta memastikan manfaat teknologi ini tersebar luas.
"Mengingat apa yang kita ketahui tentang teknologi, kita tidak bisa memasukkan kembali AI ke dalam kotak. Namun, kita secara kolektif dapat menentukan bagaimana ia dikembangkan dan digunakan, daripada hanya duduk diam dan membiarkan dampak AI terjadi begitu saja pada kita," ujar Obama.
Dukungan untuk Perlambatan Pengembangan AI
Kamala Harris, yang dipandang sebagai kandidat potensial untuk pemilihan presiden 2028, turut menyuarakan dukungan untuk memperlambat pengembangan AI garis depan (frontier AI). Menurutnya, langkah ini krusial agar regulasi dapat mengejar ketertinggalan dari kecepatan teknologi yang mengkhawatirkan.
Melalui platform X, Harris menyatakan bahwa perlambatan sangat penting untuk memastikan AI melayani kepentingan publik. Ia mendesak Kongres untuk membentuk lembaga pengawasan federal dan meminta Presiden Donald Trump untuk mengupayakan perjanjian internasional guna mengatasi risiko AI.
"Amerika Serikat harus terus memimpin dunia dalam mengembangkan teknologi AI, bahkan saat kita berupaya menerapkan standar keamanan yang masuk akal," kata Harris. Ia menambahkan bahwa presiden harus melindungi kepentingan Amerika dengan mengejar perjanjian dengan negara-negara seperti Tiongkok untuk menghentikan penggunaan AI yang berbahaya dan mengadopsi standar pengujian global.
Kontradiksi Sikap Donald Trump
Di sisi lain, Presiden Donald Trump menolak keras seruan untuk memperlambat pengembangan atau meningkatkan regulasi. Melalui serangkaian unggahan di media sosial, Trump menyebut kekhawatiran tentang AI sebagai hoaks dan bagian dari konspirasi yang sakit.
Trump berargumen bahwa satu-satunya kendali atau pembatas yang dibutuhkan AI adalah presiden yang kuat dan cerdas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya saing Amerika Serikat agar tidak tertinggal dari Tiongkok. Menurutnya, AS sudah memiliki kekuatan dan regulasi yang cukup atas perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.
Perspektif Tokoh Terhadap Regulasi AI:
- Barack Obama: Menolak sikap doomer maupun accelerationist, tetapi mendesak pilihan kolektif untuk mencegah bencana ekonomi dan sosial.
- Kamala Harris: Mendukung perlambatan pengembangan dan pembentukan lembaga pengawasan federal serta perjanjian internasional.
- Donald Trump: Menganggap regulasi tambahan sebagai hambatan kompetisi dengan Tiongkok dan menyebut kekhawatiran AI sebagai konspirasi.
- Pete Buttigieg: Menekankan perlu tombol pemutus (kill switch) pada AI nakal dan kerangka kerja yang dapat disesuaikan setiap 30 hari.
Desakan dari Pemimpin Industri
Sikap Obama dan Harris sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh beberapa tokoh industri. CEO Anthropic, Dario Amodei, baru-baru ini menulis esai panjang yang menyerukan perlambatan pengembangan AI. Dalam wawancara dengan CNN, Amodei mendesak para pemimpin industri untuk bekerja sama guna menghindari jalan yang salah yang dapat membahayakan kemanusiaan.
Mantan Sekretaris Transportasi, Pete Buttigieg, juga memperingatkan bahaya jika Kongres dan Gedung Putih tidak mengambil tindakan nyata. Ia menegaskan perlunya aturan, batasan, dan mekanisme keamanan yang dinamis untuk menghadapi kecepatan perkembangan AI yang sangat masif.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan agenda politik utama yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat di masa depan. (CNN/I-2)


















































