17 hours ago
9
Ketua Umum PP PABPDSI H Fery Radiansyah (kanan) bersama Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman .(Ist)
PENGURUS Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI) periode 2026–2032 menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia.
Sinergi ini difokuskan pada pengawalan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta percepatan pembangunan nasional dari level tapak.
Ketua Umum PP PABPDSI H Fery Radiansyah, Kamis (23/7), menyampaikan bahwa sebagai organisasi nasional yang menaungi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Indonesia, PABPDSI tidak hanya hadir sebagai organisasi profesi.
Lebih dari itu, lembaga ini memosisikan diri sebagai kekuatan sosial yang siap bekerja nyata mendukung agenda strategis negara.
Sebagai wujud konkret, PP PABPDSI secara resmi membentuk 8 Satuan Tugas Nasional (Satgas Asta Cita Desa). Satgas ini diproyeksikan menjadi motor penggerak kolaborasi lintas kementerian dan lembaga hingga ke tingkat desa.
Delapan Satgas Nasional tersebut mencakup berbagai bidang strategis, meliputi:
- Penguatan tata kelola pemerintahan desa
- Pengawasan program prioritas nasional
- Ketahanan pangan
- Pemberantasan narkoba
- Penguatan hukum
- Inovasi desa
- Kewaspadaan desa
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Fery menegaskan, keberadaan Satgas Nasional ini merupakan bukti keseriusan PABPDSI dalam menerjemahkan visi besar Presiden ke dalam aksi nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga desa.
“Kami ingin memastikan bahwa Asta Cita Presiden tidak berhenti sebagai kebijakan nasional, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat desa," katanya.
Melalui delapan Satgas Nasional ini, PABPDSI siap menggerakkan seluruh jaringan organisasi hingga ke pelosok Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi pembangunan bangsa,” tegas Fery.
Ia juga menambahkan bahwa BPD memiliki posisi strategis sebagai lembaga representatif masyarakat desa. BPD berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan BPD menjadi kunci utama terwujudnya pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. (P-2)
