4 weeks ago
9
Ilustrasi(Antara)
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah informasi yang menyebut Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menegaskan pemerintah telah membagi tanggung jawab penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah.
"Tidak ada, tidak benar. Siapa yang mencetuskan isunya. Di medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu yang benar dan sudah jadi masalah," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah memang membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut membantu penanganan karhutla. Namun, hal tersebut berbeda dengan penunjukan sebagai koordinator utama penanganan bencana.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena itu kewenangannya bukan di situ," ujarnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat telah menetapkan pembagian wilayah kerja kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mempercepat respons terhadap karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
"Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," jelasnya.
Pembagian tugas tersebut tidak berarti tanggung jawab terhadap penanganan karhutla hanya melekat pada wilayah yang telah diberikan kepada masing-masing pejabat. Skema itu lebih ditujukan untuk memperjelas fokus dan mempercepat koordinasi di lapangan.
"Ya ada Menko Polkam, ada Menko PM ada di situ. Kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," kata Prasetyo.
Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru. Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani situasi di lapangan.
"Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, juga telah menambah berbagai dukungan untuk memperkuat operasi pemadaman. Penambahan tersebut mencakup peralatan, helikopter water bombing, alat pemadam, hingga personel tambahan.
"Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan," katanya.
Penguatan personel juga dilakukan dengan mengerahkan tambahan tiga batalion untuk membantu operasi penanganan karhutla. Prasetyo menyebut pasukan tersebut mulai beroperasi pada Minggu (23/8).
"Dan hari ini penambahan personel dari 3 batalion sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok," tuturnya.
Karhutla yang asapnya berpotensi berdampak hingga ke negara tetangga juga menjadi perhatian pemerintah. Prasetyo mengatakan komunikasi terkait kondisi tersebut telah dilakukan, baik melalui jalur informal maupun secara resmi.
"Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi," kata Prasetyo.
Menurut dia, komunikasi tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah mempercepat penanganan kebakaran di dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan karhutla dapat segera dikendalikan agar dampaknya tidak semakin meluas.
"Makanya kita berusaha secepatnya menangani karhutla," pungkasnya. (E-4)
