Pemerintah Batasi BBM Subsidi untuk Kelompok Desil 10 Mulai 2026

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Insi)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk membatasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini difokuskan agar subsidi lebih tepat sasaran, dengan salah satu opsi utama membatasi akses bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 10.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana pembatasan ini masih dalam tahap persiapan teknis. Pemerintah berencana melakukan uji coba kebijakan tersebut dalam waktu dekat guna melihat efektivitasnya di lapangan.

"Kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Memahami Kelompok Desil 10

Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan ekonomi, penduduk dibagi menjadi 10 kelompok (desil) dengan ukuran yang sama. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi atau kelompok terkaya.

Menkeu menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan upaya memperketat penyaluran secara membabi buta, melainkan bentuk pembenahan distribusi. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan manfaat penuh dari subsidi negara.

"Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran," tegas bendahara negara tersebut.

Potensi Penghematan Anggaran

Pemerintah memproyeksikan adanya penghematan anggaran yang signifikan melalui kebijakan ini. Meski angka pastinya masih dalam tahap kalkulasi, Purbaya memberikan gambaran awal mengenai potensi dana yang bisa diefisiensikan.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau enggak salah," tuturnya.

Berikut adalah perbandingan kuota BBM subsidi yang diproyeksikan pemerintah berdasarkan data terbaru:

Periode Proyeksi Kuota BBM Subsidi

Tahun 2025 (Proyeksi)	48 Juta Kiloliter (KL)
Tahun 2026 (Ditetapkan)	20,09 Juta Kiloliter (KL)

Penurunan kuota yang cukup signifikan untuk tahun depan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur penyaluran agar tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu. Dengan pembatasan pada Desil 10, diharapkan beban fiskal negara dapat berkurang dan dialokasikan untuk sektor pembangunan lainnya. (Ins/I-1)