1 week ago
3
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU MT Haryono, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (2/9/2026). Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan jadwal pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite untuk kendaraan roda empat pada pukul 22.00-06.00 WITA dan truk m(ANTARA FOTO/Angga Palguna/nym.)
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak dalam 7–10 hari ke depan. Selain itu subsidi BBM dinilai belum tepat sasaran.
IESR menilai kelangkaan meluas di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra mengindikasikan kelalaian antisipasi permintaan, masalah distribusi, dan ketidaktepatan sasaran subsidi.
"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar CEO IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan yang dikutip, Senin (14/9).
IESR menilai krisis pasokan energi yang melanda banyak wilayah di Indonesia merupakan manifestasi kelemahan pengelolaan energi nasional. Selain itu, pemerintah belum dapat mengamankan akses energi untuk rakyat.
Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah dinilai terjadi setelah tekanan pasokan listrik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali pada Mei hingga Juli 2026. Hal itu, kata dia, menunjukkan persoalan dalam perencanaan cadangan, distribusi, dan respons krisis energi nasional.
IESR menilai pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis.
"BPH Migas dan Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM subsidi setelah penyesuaian harga Pertamax. Kementerian ESDM juga perlu memastikan koordinasi kebijakan, pengawasan kuota, dan komunikasi publik berjalan konsisten," katanya.
Subsidi BBM tak Tepat Sasaran
IESR juga melihat bahwa salah satu akar persoalan adalah subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan tidak adaptif terhadap perubahan harga serta pola konsumsi.
Ia menyebut penaikkan harga Pertamax pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp16.250/liter, sementara Pertalite tetap Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter. Penaikkan harga BBM dianggap memperlebar disparitas harga.
"Kondisi ini mendorong sebagian konsumen BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi, sementara kuota wilayah relatif kaku," ucapnya.
Data BPH Migas menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter, sekitar 11,3% di atas tingkat sebelum kenaikan harga Pertamax. Penyaluran solar juga meningkat 15,1% menjadi 58.271 kiloliter per hari.
"Lonjakan permintaan tersebut, ditambah keterbatasan armada dan penyimpanan, gangguan jalur distribusi, serta kapasitas SPBU, mengubah tekanan konsumsi menjadi antrean dan kelangkaan. Penyalahgunaan BBM subsidi memperburuk kondisi, tetapi bukan satu-satunya penyebab," pungkasnya. (H-4)
