4 days ago
1
Forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning(BNPP)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama jajaran duta besar dan perwakilan diplomatik negara-negara tetangga di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut. Pertemuan ini bertujuan menyatukan perspektif serta memperkuat kerja sama lintas negara dalam mengelola kawasan perbatasan secara lebih efektif dan kolaboratif.
Dalam arahannya, Tito menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengubah status kawasan perbatasan yang selama ini kerap dipandang terisolasi menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” tegas Tito di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Mandat Ekonomi dan Pengembangan PLBN
Tito menjelaskan bahwa peran BNPP RI tidak hanya terbatas pada aspek keamanan. Selain menjaga kedaulatan wilayah bersama TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, dan karantina, BNPP RI mengemban mandat strategis untuk memajukan perekonomian warga di beranda terdepan NKRI.
Sebagai bentuk nyata penguatan infrastruktur, saat ini Indonesia telah mengoperasikan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pemerintah menargetkan pengembangan fasilitas ini terus berlanjut hingga mencapai total 24 PLBN yang tersebar di seluruh penjuru batas negara.
Fokus Diplomasi di Pulau Sebatik
Di samping pembenahan infrastruktur fisik, mantan Kapolri tersebut turut mengapresiasi kemajuan dialog diplomasi pertanahan dengan pemerintah Malaysia. Kerja sama kedua negara telah berhasil menuntaskan sejumlah Outstanding Boundary Problems (OBP).
Saat ini, pemerintah Indonesia mengalihkan fokus utama pada penataan garis batas di Pulau Sebatik. Wilayah ini menjadi krusial karena kondisinya yang terbelah dua antara batas wilayah kedaulatan Indonesia dan Malaysia.
“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito.
Mengingat kompleksitas di lapangan, BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas merumuskan tata kelola perbatasan yang adil, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di kedua sisi negara. (E-3)
