Pemilu perdana Bangsamoro.(Al Jazeera)
PEMERINTAH Filipina menetapkan Senin (14/9) sebagai hari libur khusus di Daerah Otonom Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) guna mendukung pelaksanaan pemilihan parlemen perdana di wilayah tersebut.
Keputusan itu diumumkan melalui Proklamasi Nomor 1395 yang ditandatangani Sekretaris Eksekutif Ralph Recto pada 18 Agustus atas kewenangan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Bangsamoro menggunakan hak pilih mereka dalam pemungutan suara bersejarah itu.
"Malacanang telah menetapkan 14 September 2026 sebagai hari libur khusus di Daerah Otonom Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) untuk memastikan partisipasi penuh warga dalam pemilihan parlemen perdana di wilayah tersebut," demikian bunyi proklamasi itu dilansir Philippine News Agency, Senin (14/9).
Dalam isi proklamasi disebutkan bahwa penetapan hari libur dinilai penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pemilu.
"Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Daerah Otonom Bangsamoro di Mindanao Muslim untuk berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam pemilihan dan menggunakan hak pilih mereka, sudah sepatutnya dan pantas untuk menetapkan hari Senin, 14 September 2026, sebagai hari libur khusus (hari non-kerja)," tambah bunyi proklamasi tersebut.
Tonggak Baru Otonomi Bangsamoro
BARMM mencakup lima provinsi di wilayah barat daya Pulau Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina. Wilayah otonom ini resmi dibentuk pada 2019 sebagai bagian dari proses transisi dari pemerintahan sementara menuju pemerintahan otonom yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, Bangsamoro berasal dari gabungan kata Melayu bangsa dan istilah Moro, sebutan yang diberikan bangsa Spanyol kepada komunitas Muslim di Filipina.
Sekitar 2,4 juta pemilih diperkirakan mengikuti pemungutan suara untuk memilih 80 anggota parlemen pertama BARMM. Parlemen tersebut akan terdiri atas perwakilan daftar partai, daerah pemilihan, serta kursi sektoral, dan nantinya bertugas memilih kepala menteri wilayah.
Bagi banyak pemilih muda yang baru pertama kali memberikan suara, pemilu ini menjadi simbol harapan bagi masa depan Bangsamoro.
"Saya pikir pemilihan parlemen ini akan membantu kita mencari pemimpin yang benar-benar berkomitmen," kata Nadah Edris, seorang pemimpin mahasiswa berusia 20 tahun di Kota Cotabato.
"Saya berharap pemilu ini akan memberi kita peluang. Pemilu ini adalah bukti bahwa kita berhasil dan telah memperoleh apa yang kita perjuangkan, yaitu perdamaian dan pembangunan," lanjutnya.
Akhir Perjalanan Panjang Konflik
Pemilihan parlemen perdana ini menjadi babak terbaru dari perjuangan panjang masyarakat Bangsamoro dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
Gerakan modern Bangsamoro mulai menguat pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, ketika persoalan sengketa tanah, marginalisasi politik, dan perlakuan terhadap komunitas Muslim memicu lahirnya pemberontakan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).
Pada awalnya MNLF memperjuangkan kemerdekaan penuh. Namun, Perjanjian Tripoli tahun 1976 yang dimediasi Organisasi Kerja Sama Islam dan Libya mengarahkan proses menuju pemberian otonomi di dalam negara Filipina.
Perbedaan pandangan kemudian memicu lahirnya Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang selanjutnya menjadi kelompok pemberontak utama di kawasan tersebut.
Konflik yang berlangsung selama beberapa dekade melibatkan berbagai faksi bersenjata yang terus berubah dan terpecah. Dampaknya diperkirakan menewaskan sekitar 150.000 orang serta memaksa sekitar satu juta warga mengungsi di dalam negeri.
Setelah melalui rangkaian perundingan panjang yang melibatkan Indonesia, Malaysia, serta sejumlah negara di Timur Tengah, proses perdamaian akhirnya melahirkan BARMM sebagai wilayah otonom yang kini memasuki era baru melalui pemilihan parlemen pertamanya. (I-2)


















































