2 hours ago
6
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melakukan peninjauan sedimentasi dan eceng gondok yang menghambat aliran air di BKG 15 dan 16 Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/7).(DOK.PEMKABBEKASI)
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi melakukan langkah cepat dalam menangani area pertanian yang terdampak kemarau. Upaya ini dilakukan melalui percepatan kegiatan normalisasi pada saluran irigasi Bendung Kedunggede (BKG) guna mencegah kekeringan lahan persawahan sekaligus menjaga produktivitas petani di wilayah tersebut.
"Percepatan penanganan saluran irigasi di Kecamatan Pebayuran ini sebagai upaya melindungi petani dari ancaman kekeringan saat musim kemarau maupun banjir ketika musim hujan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat meninjau saluran irigasi BKG di Kecamatan Pebayuran, Selasa (28/7).
Peninjauan lapangan ini merupakan respons langsung atas keluhan ratusan petani di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan para petani dalam forum audiensi yang digelar di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi pada Senin (27/7).
Dalam peninjauan tersebut, Asep didampingi oleh perangkat daerah terkait, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta perwakilan petani. Rombongan menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari BKG 6 Cikarang Timur, BKG 15, BKG 16, hingga lokasi terdampak kekeringan di Desa Karangharja dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran.
Respons Aspirasi Masyarakat
Kunjungan ini bertujuan memastikan persoalan di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Hasil peninjauan mengungkap sejumlah hambatan utama dalam distribusi air irigasi, di antaranya kerusakan jembatan di titik BKG 6 serta penumpukan eceng gondok dan sampah di BKG 15 dan BKG 16.
"Konstruksi jembatan di BKG 16 posisinya tegak lurus sehingga menjadi titik penahan eceng gondok dan sampah. Kondisi itu menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian menjadi tidak optimal. Saya sudah sampaikan hal ini karena merupakan kewenangan BBWS," jelas Asep.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Bekasi berencana mengalokasikan pembangunan empat jembatan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air di sepanjang 10 kilometer saluran irigasi, mulai dari BKG 16 hingga BKG 25.
Kegiatan normalisasi saluran juga dipastikan akan segera dikerjakan melalui kolaborasi dengan BBWS dan PJT II. Jika seluruh dukungan teknis dan kesepakatan kewenangan telah rampung, pekerjaan normalisasi ditargetkan mulai berjalan pada pekan depan.
Jaga Produktivitas Pertanian
Asep menekankan bahwa normalisasi saluran irigasi adalah langkah vital untuk menjaga stabilitas sektor pertanian. Saluran yang berfungsi optimal tidak hanya menjamin pasokan air saat kemarau, tetapi juga meningkatkan kapasitas tampung sungai saat curah hujan tinggi.
"Kita tidak ingin petani mengalami kekeringan saat kemarau, tetapi juga tidak ingin masyarakat terdampak banjir ketika musim hujan. Dengan normalisasi ini, aliran air akan lebih lancar sehingga kebutuhan irigasi terpenuhi dan risiko banjir dapat dikurangi," tambahnya.
Pemerintah daerah berharap upaya percepatan ini mampu mencegah potensi gagal panen serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada sektor agraris.
"Penanganan saluran irigasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjaga kawasan pertanian berkelanjutan serta memastikan kebutuhan air irigasi bagi lahan pertanian tetap terpenuhi," tutupnya. (AK/I-1)
