19 hours ago
1
Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7) pagi.(Dok Diskominfo Kota Bontang)
PEMERINTAH Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7) pagi. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa penguatan sinergi TP2DD merupakan langkah strategis untuk memastikan inovasi digital memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penyediaan aplikasi atau alat pembayaran, melainkan upaya membangun tata kelola yang transparan.
"Melalui evaluasi semester I ETPD ini, kita ingin memastikan setiap inovasi digital menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, transparan, serta mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang," ujar Neni saat membuka kegiatan tersebut sebagaimana dilansir dari laman web PPID Kota Bontang.
Capaian Positif Transaksi Digital Semester I 2026
Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, melaporkan bahwa implementasi digitalisasi transaksi di Bontang terus menunjukkan tren positif sejak 2022. Berdasarkan data semester I 2026, realisasi transaksi digital pada sektor pajak dan retribusi telah mencapai angka yang signifikan:
- Pajak Daerah: Transaksi digital mencapai 83,4 persen, sementara 9,4 persen masih menggunakan sistem semi digital.
- Retribusi Daerah: Transaksi digital telah mencapai 95,3 persen, dengan sisa 4,7 persen dilakukan secara semi digital.
Terkait target penerimaan, Pemkot Bontang memproyeksikan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah pada 2026 sebesar Rp355.730.725.625. Hingga akhir semester pertama, realisasi telah menyentuh angka Rp182.462.519.475,93.
Manfaat Elektronifikasi dan Penguatan Kolaborasi
Wali Kota menjelaskan bahwa ETPD membawa manfaat besar, mulai dari meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, mempercepat proses pembayaran, hingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen bersama antarperangkat daerah.
"Yang lebih penting adalah membangun komitmen bersama dan memastikan seluruh inovasi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Neni. Ia juga mengajak seluruh anggota TP2DD untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, Bankaltimtara, instansi vertikal, serta pelaku usaha.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Wali Kota menyerahkan perangkat alat pembayaran digital secara simbolis kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).
- Dinas Perhubungan.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber ahli, yakni Pemimpin Divisi Funding dan Customer Management Bankaltimtara Pusat, Amuniantoyo, serta Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Setya Dodi Ermawan. Hadir pula jajaran asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. (RO/I-2)
