4 hours ago
3
Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi(Dok Istimewa )
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan rencana penerbitan Obligasi Daerah Tahun 2027 dengan nilai indikatif mencapai Rp3,5 triliun. Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan Capacity Building DPRD yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama United Nations Development Programme (UNDP) pada 20–21 Juli 2026 di Jakarta.
Rencana penerbitan obligasi daerah ini ditujukan sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk mendukung sejumlah program pembangunan prioritas di Jakarta. Dana yang dihimpun nantinya direncanakan digunakan untuk membiayai proyek di sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, perumahan, hingga infrastruktur sumber daya air dan pengendalian banjir.
Dalam forum tersebut, Gubernur DKI Jakarta menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD dalam mengembangkan berbagai skema creative financing. Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga diperlukan untuk menjawab kebutuhan pendanaan pembangunan Jakarta yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menyatakan bahwa inovasi dalam pembiayaan pembangunan layak menjadi salah satu opsi. Meski demikian, ia menegaskan setiap usulan, termasuk penerbitan obligasi daerah, harus terlebih dahulu melalui kajian yang komprehensif sebelum mendapatkan persetujuan DPRD.
"Creative financing dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung percepatan pembangunan. Namun, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap skema pembiayaan dikaji secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal daerah," tegas Suhaimi.
Suhaimi menjelaskan, DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Penilaian tersebut mencakup tingkat urgensi proyek yang akan didanai, kapasitas fiskal daerah, potensi risiko keuangan yang mungkin timbul, hingga manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat.
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi atas ajakan Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurut Suhaimi, kerja sama yang solid antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD akan mendorong lahirnya kebijakan pembiayaan yang inovatif, didukung tata kelola yang baik, sekaligus mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta. (E-4)
