4 hours ago
6
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.(Dok. Antara)
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran pejabat dan tenaga ahli di lingkungan kepresidenan yang dinilai belum optimal dalam membangun komunikasi publik.
Fernando menilai pola komunikasi sebagian pejabat pemerintah dalam menanggapi kritik masyarakat cenderung defensif dan berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia Nababan, di media sosial. Pernyataan yang menyebut almamater Universitas Indonesia dengan istilah “daster kuning” saat menanggapi kritik mahasiswa tersebut dinilai kurang tepat.
“Betapa buruknya komunikasi yang dilakukan Ulta Levenia Nababan sehingga sangat merendahkan pihak yang menyampaikan kritik. Satu per satu para pembantu Prabowo Subianto seolah mempertontonkan kualitas mereka dalam merespons kritik. Namun, bukannya memperbaiki situasi, hal tersebut justru semakin memperburuk keadaan dan membentuk persepsi negatif di tengah publik,” ujar Fernando dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Fernando mengingatkan bahwa pejabat dan tenaga ahli pemerintah menjalankan tugas dengan anggaran yang bersumber dari uang negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa seharusnya ditanggapi secara terbuka, akuntabel, dan solutif.
Menurutnya, pemerintah perlu menghindari pola komunikasi yang bernada menyerang atau merendahkan pihak yang menyampaikan kritik.
Fernando juga mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah evaluatif terhadap pejabat yang dinilai menerapkan komunikasi kontraproduktif, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik maupun keterlibatan mereka dalam tim pemenangan pada pemilihan presiden sebelumnya.
“Prabowo harus segera mengevaluasi para pembantunya yang membuat citra pemerintahannya semakin buruk. Tidak perlu ragu mengambil tindakan, meskipun mereka sebelumnya menjadi bagian dari tim pemenangan atau relawan pada pemilu lalu,” katanya.
Lebih lanjut, Fernando menilai kebiasaan merespons kritik secara defensif dapat menimbulkan kejenuhan di tengah masyarakat. Apabila tidak disertai langkah korektif, pola komunikasi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kesungguhan mereka dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dapat dipertanyakan apabila kesan yang dibangun justru semakin negatif. Keputusan berada di tangan Presiden. Apabila ingin memperbaiki persepsi publik, perlu dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang komunikasinya menimbulkan polemik,” pungkas Fernando.
