Pemprov Jabar Terus Percepat Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah

2 days ago 8

Pemprov Jabar Terus Percepat Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat tengah menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan rakyat. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 6 juta unit rumah di wilayah Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi tidak layak huni (Rutilahu). Menanggapi urgensi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meningkatkan alokasi anggaran untuk program bedah rumah di wilayah ini.

Tahun ini, anggaran bedah rumah untuk Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan, dari semula Rp880 miliar lebih menjadi lebih dari Rp960 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat guna mempercepat perbaikan hunian masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa penambahan anggaran ini memberikan peluang bagi provinsi untuk memperbaiki lebih banyak unit rumah. "Tahun ini, kita mendapat kesempatan untuk melakukan perbaikan rumah lebih banyak. Dari semula 44,3 ribu menjadi 48 ribu unit rumah. Ini harus kita manfaatkan, dalam 5 bulan ke depan sudah harus terserap seluruhnya," ujar Herman dalam sosialisasi Peraturan Menteri PKP tentang Bedah Rumah di Bandung, akhir pekan lalu.

Akselerasi Penyerapan Dana BSPS

Hingga saat ini, penyerapan dana dari pagu awal Rp880 miliar baru mencapai 58,53%. Dengan adanya tambahan anggaran dan sisa waktu yang ada, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen melakukan akselerasi agar penyerapan mencapai 100% dalam lima bulan ke depan.

Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Herman menegaskan bahwa dana yang telah disediakan pemerintah harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai aspek akuntabilitas.

Catatan Penting: Pemprov Jabar menginstruksikan pemerintah kota dan kabupaten untuk membentuk tim "jemput bola" guna memastikan pendataan dan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif serta tepat sasaran.

Integritas dalam Program 3 Juta Rumah

Selain fokus pada bedah rumah, Pemprov Jabar juga berkomitmen mengawal Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah. Herman menekankan bahwa program ini tidak boleh sekadar mengejar target angka atau kuantitas pembangunan, melainkan harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi penerima manfaat.

Beberapa poin utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program ini meliputi:

Transparansi Pendataan: Memastikan warga yang benar-benar membutuhkan masuk dalam daftar penerima manfaat.
Kualitas Pengerjaan: Pengawalan intensif pada pelaksanaan fisik yang digenjot mulai September dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Akuntabilitas Publik: Menghindari praktik penyimpangan dalam setiap tahapan pembangunan.

"Realisasi Program 3 Juta Rumah ditentukan oleh integritas seluruh pihak yang terlibat. Setiap tahapan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Herman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memiliki niat buruk ("otak jahat") dalam mengelola program kesejahteraan rakyat ini. (SG/I-1)