Pengamat: NU harus Jaga Jarak dari Kelompok Penguasa

ilustrasi(Antara)

Pengamat politik Ujang Komarudin menegaskan pentingnya Nahdlatul Ulama (NU) menjaga independensinya sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia. Ia mengingatkan agar NU tidak sampai berada dalam kendali atau terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan politik. Menurut Ujang, posisi NU yang sangat strategis membuat gerak-gerik keorganisasiannya sangat memengaruhi stabilitas nasional. Oleh karena itu, independensi menjadi kunci utama agar fungsi moral organisasi tetap terjaga.

"Kalau NU tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan atau oleh negara, maka negara bisa guncang. NU sebagai salah satu kekuatan negara. Karena itu, jangan sampai NU berada dalam kendali kekuasaan," ujar Ujang melalui keterangannya, Selasa (25/8).

Ujang menilai, jaringan dan basis massa NU yang sangat luas seharusnya lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, serta keagamaan. Keterlibatan yang terlalu jauh dalam arena politik praktis dinilai berpotensi mengaburkan fungsi utama keormasan tersebut.

Ia pun mendorong lahirnya format gerakan baru atau gagasan 'New NU'. Lewat konsep ini, NU diharapkan dapat lebih konsisten mengambil jarak dari kekuasaan demi mengokohkan peran menjaga keadilan sosial di tengah masyarakat.

"Kalau itu terkooptasi oleh kekuasaan, maka mohon maaf, NU akan sama dengan organisasi masyarakat lainnya yang berada dalam kendali kekuasaan," tegasnya.

Harapan pada Sosok Rais Aam di Muktamar ke-35 NU

Menjelang gelaran Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus 2026, Ujang berharap para pemegang hak suara dapat memilih figur Rais Aam yang memiliki kapasitas keulamaan kuat dan integritas moral tinggi.

Ia menambahkan bahwa sikap independen dan menjaga jarak dari politik kekuasaan bukan berarti membuat NU menjadi organisasi yang anti-pemerintah. Sebaliknya, independensi justru dibutuhkan agar NU tetap objektif dalam memberikan masukan demi kepentingan publik dan umat secara luas. (E-3)