5 hours ago
4
Ilustrasi(Dok Istimewa)
KOALISI Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas aktor intelektual dan pengendali utama di balik kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Adriansyah.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum KOMPAK Indonesia, Gabriel Martinus Goa, dalam diskusi bertajuk "Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung" di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Gabriel menyoroti belum ditahannya Febrie oleh Kejaksaan Agung meski telah berstatus tersangka di kepolisian. Ia menilai kondisi ini memicu kekhawatiran akan adanya intervensi dari pihak-pihak berkekuatan besar.
"Ada indikasi kuat di mana Febrie Adriansyah dilindungi oleh orang kuat di baliknya. Oleh karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti di Febrie saja, tetapi harus berani membongkar hingga ke aktor-aktor utama dan pemberi perintah," ujar Gabriel.
Selain mengkritik penanganan kasus saat ini, Gabriel turut mengungkap rekam jejak Febrie ketika pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT). Menurutnya, sejumlah dugaan kasus korupsi skala besar di wilayah tersebut sempat menjadi sorotan publik namun berakhir tanpa kejelasan.
Ia menambahkan bahwa deretan skandal yang diduga menyeret nama eks Jampidsus, mulai dari pasokan batu bara PLTU, Krakatau Steel, hingga ASABRI telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara dan merenggut hak sosial-ekonomi masyarakat.
"Kasus-kasus kakap di NTT saat dia menjabat Kajati banyak yang dipetieskan. Karena itu, FA harus dihukum seberat-beratnya karena penegak hukum yang merampok hak rakyat telah menyengsarakan masyarakat kecil," ungkap Gabriel.
Untuk mengakhiri perselisihan serta potensi konflik kepentingan antar-lembaga penegak hukum (jeruk makan jeruk), Gabriel Indonesia meminta Presiden RI dan DPR RI untuk terus melakukan pengawasan serta pengawalan penanganan perkara ini.
"Kompak Indonesia juga meminta Presiden bersama DPR RI agar mengambil alih penanganan perkara ini agar pertarungan antara sesama aparat penegak hukum segera diakhiri. Di saat bersamaan publik juga perlu mengawal secara ketat,” ungkap Gabriel. (H-2)
