1 hour ago
5
Ilustrasi.(Magnific)
DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) resmi mengubah metode pelaporan jumlah korban dalam perang dengan Iran pada Minggu (26/7/2026). Langkah ini diambil menyusul gelombang kritik yang menuding pemerintah sengaja meminimalkan angka kematian dan luka-luka prajurit AS di tengah eskalasi konflik yang kian memanas.
Dalam sistem akuntansi baru yang dinilai tidak biasa, data korban sejak 7 Juli--saat gencatan senjata mulai runtuh--tidak lagi dicantumkan dalam daftar utama situs web Pentagon. Sebaliknya, data tersebut dipindahkan ke halaman baru dengan label generik korban operasi luar negeri (overseas operations casualties). Hal ini memaksa publik untuk menggabungkan angka dari beberapa halaman web berbeda guna mendapatkan gambaran total korban perang.
Lonjakan Angka Korban yang Terungkap
Perubahan sistem itu mengungkap fakta yang sebelumnya tidak dipublikasikan secara transparan. Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS) kini memulihkan data empat tentara yang tewas akhir pekan lalu dan sebelumnya sempat dihapus dari situs web. Selain itu, jumlah prajurit yang terluka melonjak sebanyak 142 orang lebih banyak dari yang dilaporkan Pentagon sebelumnya sejak 7 Juli.
Berdasarkan data terbaru, jumlah resmi tentara yang terluka sejak tanggal tersebut kini mencapai 207 orang, sehingga total korban luka sejak perang dimulai pada 28 Februari menjadi 624 orang. Sementara itu, total prajurit yang tewas tercatat sebanyak 18 orang.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan pernyataan juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, pekan lalu yang bersikeras bahwa jumlah tentara yang terluka sejak 7 Juli masih di bawah 100 orang. Parnell sebelumnya sempat menyebut tuduhan penyembunyian data sebagai fabrikasi yang bertujuan meresahkan masyarakat Amerika.
Kontroversi Klasifikasi Perang
Ketidakpastian data itu sempat memicu kemarahan veteran, keluarga militer, dan anggota parlemen. Laporan The New York Times menyebutkan bahwa Pentagon sempat menurunkan angka kematian dari 18 menjadi 14 jiwa dengan alasan empat prajurit yang tewas di Yordania dan Irak meninggal setelah gencatan senjata April tercapai.
Presiden Donald Trump menegaskan kepada para anggota parlemen bahwa eskalasi terbaru ini termasuk bagian dari konflik baru dengan Iran, bukan kelanjutan dari perang yang dimulai pada Februari lalu. Dengan menyatakan permusuhan baru dimulai secara resmi pada 10 Juli, pemerintah berargumen bahwa mereka dapat mengatur ulang jam durasi perang dan klasifikasi korban.
Tekanan Politik: Sekelompok senator dari Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk meminta akuntabilitas komprehensif. Mereka menegaskan bahwa rakyat Amerika dan Kongres berhak mendapatkan laporan yang akurat mengenai biaya manusia dari perang ini.
Tantangan Undang-Undang War Powers
Di Capitol Hill, ketegangan politik meningkat. Berdasarkan War Powers Act tahun 1973, Presiden wajib menghentikan operasi militer dalam waktu 60 hari kecuali mendapat otorisasi dari Kongres. Pada Kamis lalu, DPR AS melakukan pemungutan suara kedua yang menginstruksikan Trump untuk mengakhiri perang atau mencari otorisasi eksplisit, mencerminkan ketidakpuasan lintas partai terhadap transparansi dan arah konflik Operation Epic Fury tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait perubahan sistem pelaporan korban yang dilakukan oleh Pentagon. (I-2)
