3 days ago
3
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari perampingan perusahaan negara. Jumlah BUMN ditargetkan tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
"Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 lebih BUMN akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah BUMN jauh lebih banyak dari perkiraan ketika membentuk Danantara sebagai dana kedaulatan. Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk perusahaan yang memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan.
Jumlah itu, kata Prabowo, jauh di atas perkiraannya yang semula hanya sekitar 300-400 BUMN.
Ia menilai sebagian BUMN selama ini tidak bekerja secara produktif dan bahkan tidak bertanggung jawab kepada negara. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah juga menemukan persoalan dalam hubungan sejumlah BUMN dengan perusahaan asing. Karena itu, ia menilai praktik-praktik yang selama ini berlangsung perlu dihilangkan melalui pembenahan tata kelola BUMN.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan penanganan hukum terhadap pengurus BUMN pada masa lalu. Ia menyebut pemerintah dapat membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi selama 30 tahun ke belakang.
Namun, Prabowo juga menyatakan akan meminta DPR mempertimbangkan pemberian semacam amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan mengenai hal tersebut, kata dia, diserahkan kepada para wakil rakyat.
Perampingan BUMN disebut Prabowo mulai menghasilkan penghematan besar. Dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas, pemerintah mengklaim telah menghemat lebih dari Rp50 triliun.
"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja, kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun, hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih," kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. Prabowo menilai dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan penghematan Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh dikuasai oleh direksi maupun komisaris. Perusahaan negara juga tidak boleh dijadikan sumber dana bagi penguasa.
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegasnya. (Z-10)
