3 days ago
3
Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-PDD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan sistem nilai ekonomi karbon yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-PDD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah memiliki sistem registrasi unit karbon untuk pertama kalinya. Selain itu, pemerintah telah mendirikan dan mengoperasikan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia sebagai langkah nyata pengurangan emisi.
"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, perlindungan terhadap hutan, termasuk hutan lindung, menjadi pilar utama dalam menekan emisi karbon. Upaya konservasi ini tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang pendanaan dari negara-negara penghasil emisi besar melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.
"Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita," lanjutnya.
Prabowo menekankan bahwa pengembangan ekonomi hijau tidak boleh sekadar menjadi agenda pelestarian lingkungan global. Ia menuntut adanya dampak ekonomi yang nyata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
"Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tetapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita," tegas Presiden menutup pernyataannya. (Ant/Z-10)
