Presiden Prabowo Subianto(Antara)
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat mulai tahun 2027. Koperasi ini diproyeksikan menjadi sarana rantai pasok utama yang menghubungkan produsen langsung ke tingkat desa.
Dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Jakarta, Rabu (16/9), Kepala Negara menjelaskan bahwa keberadaan KDKMP bertujuan memangkas rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang. Dengan distribusi yang lebih efisien, masyarakat diharapkan dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
"Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih," ujar Prabowo.
Efisiensi Rantai Pasok dan Perlindungan Petani
Saat ini, pemerintah tengah mengakselerasi realisasi program KDKMP di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 6.000 unit KDKMP yang telah beroperasi. Ia meyakini dampak ekonomi akan berlipat ganda seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi yang dibangun.
KDKMP dinilai sebagai terobosan untuk menciptakan sistem logistik yang lebih adil. Prabowo menyoroti fenomena di mana hasil panen petani seringkali harus melewati hingga lima perantara sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Para perantara ini mengambil margin keuntungan yang sangat tinggi, berkisar antara 30 hingga 40 persen.
Kondisi tersebut dianggap merugikan kedua belah pihak: petani tidak mendapatkan penghasilan optimal, sementara konsumen harus membayar harga tinggi. "Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen. Ada tambahan penghasilan untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya," tegas Prabowo.
Fondasi Ekonomi Nasional
Pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa melalui KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput. Prabowo menegaskan bahwa penguatan di tingkat desa akan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi Indonesia.
Selain fokus pada pengembangan koperasi desa, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program strategis lainnya secara paralel, meliputi:
- Kedaulatan pangan dan energi.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan perumahan.
- Hilirisasi industri untuk nilai tambah komoditas.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penguatan sumber daya manusia.
(Ant/E-3)


















































