3 days ago
3
Presiden Prabowo Subianto(Antara)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana penambahan kekuatan TNI, termasuk pembentukan batalyon-batalyon baru, merupakan langkah strategis untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Kehadiran satuan TNI di tingkat daerah diharapkan mampu mencegah praktik ilegal yang merugikan negara, seperti pembalakan liar (illegal logging) dan pertambangan tanpa izin (illegal mining).
Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya pengawasan di wilayah-wilayah kaya sumber daya. Ia menyebutkan bahwa idealnya, setiap kabupaten di Indonesia dijaga oleh satu batalyon TNI.
“Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis (17/9).
Tantangan Pengawasan di 514 Kabupaten
Presiden memaparkan bahwa saat ini kekuatan TNI belum mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota secara merata. Dari total 514 kabupaten di Indonesia, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Kondisi ini, menurut Presiden, menjadi celah bagi praktik ilegal. Ia mencontohkan adanya temuan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung akibat minimnya pengawasan. Prabowo menekankan bahwa tanpa pengawasan ketat, praktik serupa akan terus berulang tanpa adanya penindakan hukum yang efektif.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil,” tegasnya.
Anggaran Pertahanan Indonesia Terendah di ASEAN
Terkait konsekuensi peningkatan anggaran akibat pembentukan unit-unit baru, Presiden Prabowo memberikan perbandingan dengan negara-negara tetangga. Ia mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih berada di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” jelas Presiden.
Data menunjukkan bahwa selama beberapa dekade terakhir, belanja pertahanan Indonesia hanya berkisar di angka 0,9 persen PDB. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Singapura yang mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.
Presiden Prabowo meyakini bahwa penguatan unsur pertahanan sangat krusial untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan (hankam) yang merata di seluruh pelosok negeri. “Sistem hankam yang merata membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” pungkasnya. (Ant/E-3)
