6 days ago
4
ilustrasi(Antara)
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah terdampak krisis dalam tujuh hingga sepuluh hari ke depan. Seperti diberitakan, kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra. Untuk itu, IESR merekomendasikan empat langkah utama.
Pertama, tambahkan volume sementara di wilayah yang terverifikasi kekurangan dan lakukan redistribusi antar-terminal setiap hari.
Kedua, lindungi kebutuhan BBM untuk layanan publik kritis dan kelompok masyarakat rentan. "Sediakan antrean atau waktu layanan khusus bagi angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan layanan publik lainnya" kata CEO IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Senin (14/9).
Ketiga, bangun kepercayaan publik melalui transparansi data. Publikasikan stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, waktu antre, dan kuota harian secara berkala agar kepanikan tidak memicu pembelian berlebihan.
Keempat, tindak pelanggaran secara tegas. Gunakan data transaksi untuk mendeteksi pembelian berulang dan tangki modifikasi tanpa menghambat konsumen yang sah, serta tindak pihak yang memanfaatkan krisis untuk menimbun BBM.
"Perlu diingat bahwa menambah kuota tanpa memperbaiki sasaran subsidi hanya akan mengulang masalah. Dalam jangka menengah, pemerintah harus mengalihkan subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan berbasis penerima manfaat," ujar Fabby.
Menurutnya, reformasi harus dilakukan bertahap dengan data sosial ekonomi yang diperbarui, mekanisme pengaduan yang mudah, serta kompensasi sebelum penyesuaian harga. Angkutan umum, nelayan, petani, dan usaha mikro yang benar-benar bergantung pada BBM juga perlu mendapat perlindungan yang terukur.
“Reformasi subsidi BBM tidak boleh terus ditunda demi popularitas jangka pendek. Presiden perlu segera menyampaikan rencana, tahapan, dan perlindungan sosial yang jelas. Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan,” kata Fabby.
"Masyarakat tidak boleh terus membayar kegagalan tata kelola energi melalui antrean panjang, kehilangan pendapatan, dan kenaikan biaya hidup. Pemulihan pasokan harus segera dilakukan, tetapi setelah itu pemerintah harus membenahi sistem subsidi dan tata kelola energi secara menyeluruh," pungkasnya. (E-3)
