3 weeks ago
9
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI/Insi Nantika Jelita)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kedisiplinan pengelolaan anggaran serta memantau langsung pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di wilayah tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (26/8), Purbaya menekankan pentingnya disiplin anggaran bagi seluruh instansi. Menkeu memberikan perhatian khusus pada perencanaan belanja pegawai agar dilakukan secara tepat sejak awal tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya persoalan pagu minus pada akhir tahun anggaran.
Purbaya juga menegaskan bahwa pergeseran anggaran, terutama untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat mendesak.
Evaluasi Program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa
Selain aspek manajerial anggaran, Menkeu meninjau perkembangan program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan data Kanwil DJPb Jabar, survei telah dilakukan terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat di Jawa Barat.
Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah dalam keadaan baik dengan fasilitas lengkap, termasuk seragam siswa, penggunaan smartboard di setiap kelas, serta penyediaan satu laptop untuk setiap siswa. Meski memiliki keunggulan fasilitas, Purbaya menilai program ini masih minim eksposur.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ujar Purbaya. Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi agar masyarakat lebih memahami manfaat program tersebut.
Terkait KDKMP, saat ini terdapat 5.970 unit di Jawa Barat. Dari target survei 147 unit, sebanyak 22 KDKMP telah diverifikasi dengan hasil menunjukkan beberapa bangunan telah selesai dikonstruksi.
Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Fokus peninjauan juga tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di Jawa Barat, terdapat 6.794 unit SPPG dengan realisasi survei mencapai 275 unit, melampaui target awal sebanyak 199 unit.
Setiap unit SPPG memiliki kapasitas produksi antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat program ini mencakup siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Secara umum, kualitas makanan dinilai baik dan dapat diterima oleh masyarakat.
Untuk mengoptimalkan pengawasan, Menkeu menginstruksikan Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala 1 sampai 5. Indeks ini akan menjadi instrumen pengukur kualitas pelaksanaan sekaligus alat perbandingan kinerja SPPG antarwilayah secara nasional. (Ant/E-3)
