Ribuan Hektare Sawah di Bekasi Terdampak Kekeringan

Ilustrasi(Antara)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.592 hektare lahan pertanian di wilayahnya mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini. Luas areal yang terdampak berpotensi kian meluas mengingat BMKG memprediksi puncak musim kemarau masih berlangsung hingga September 2026.

"Data ini bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau. Kami masih terus melakukan pendataan ketat di lapangan," ujar Sub Koordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, Selasa (28/7)

Dodo menjelaskan, kekeringan areal persawahan ini dipicu oleh krisis air di saluran irigasi utama. Akibat keterbatasan pasokan air tersebut, sebagian petani terpaksa melakukan panen lebih awal demi meminimalkan potensi kerugian materi akibat gagal panen (puso).

Areal sawah yang terdampak kekeringan terdistribusi di beberapa kawasan, terutama di wilayah utara Kabupaten Bekasi seperti Kecamatan Pebayuran, Tambelang, Cabangbungin, Sukatani, dan Sukawangi. Kawasan tersebut sejatinya merupakan area irigasi teknis yang saat ini mengalami debit air drastis.

Sementara itu di wilayah selatan, kekeringan melanda Kecamatan Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. Wilayah ini tergolong sangat rentan lantaran didominasi persawahan tadah hujan yang bergantung penuh pada curah hujan.

Langkah Mitigasi 

Merespons situasi tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan serangkaian langkah mitigasi darurat. Selain menerbitkan imbauan kewaspadaan bagi kelompok tani, pihak dinas juga memetakan titik rawan serta mendata ketersediaan mesin pompa air dan sumber air permukaan untuk irigasi darurat.

Sebagai jaring pengaman, Pemkab Bekasi menyiapkan bantuan klaim melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan target perlindungan mencapai 1.500 hektare lahan.

Di samping itu, koordinasi lintas instansi terus digencarkan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, Kementerian Pekerjaan Umum, serta dinas terkait di tingkat provinsi. Sinergi ini ditujukan untuk mempercepat normalisasi saluran irigasi teknis yang mengalami pendangkalan dan penurunan fungsi.

"Kami berharap langkah mitigasi komprehensif ini mampu menekan luas lahan yang terdampak sekaligus menjaga produktivitas pangan daerah selama musim kemarau," pungkas Dodo.

(Ant/P-4)