1 hour ago
6
Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya Sugiarto didampingi jajaran terkait memberikan konferensi pers usai(MI/Usman Iskandar.)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap mengedepankan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi termasuk sayembara menangkap begal yang dibuat pemerintah daerah tidak boleh mengurangi peran penegakan hukum maupun memicu tindakan di luar koridor hukum.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat dimintai tanggapan mengenai sayembara penangkapan begal yang sempat diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bima menegaskan, hal paling penting bagi kepala daerah adalah memastikan seluruh upaya penanganan keamanan berjalan sesuai aturan. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum berlangsung optimal.
"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok," kata Bima Arya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Menurutnya, kepala daerah memang dapat menghadirkan berbagai terobosan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, inovasi tersebut tidak boleh menggeser pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah.
"Jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kekhawatiran bahwa sayembara penangkapan begal dapat memicu masyarakat bertindak sebagai hakim sendiri, Bima kembali menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh unsur penegak hukum, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang), serta perangkat daerah terkait.
Ia menilai, fokus utama pemerintah daerah seharusnya bukan langsung menghadirkan berbagai inovasi, melainkan memastikan kehadiran aparat di tengah masyarakat melalui patroli yang rutin.
"Kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," tutur Bima Arya.
Menurut Bima, kehadiran aparat di lapangan menjadi pesan penting bahwa negara hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dalam menangani persoalan keamanan harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. (H-4)
