4 weeks ago
15
Ilustrasi(Dok Istimewa)
KETUA Umum PP Singa Muda Hanura Abraham mengatakan, dialog kebangsaan menjadi ruang terbuka bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa mulai dari demokrasi hingga tantangan ekonomi secara konstruktif. Hal tersebut disampaikan Abraham saat Dialog Kebangsaan bertajuk “Refleksi 81 Tahun Proklamasi, Sudahkah Indonesia Merdeka?” di 5 Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Abraham mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi kalangan muda dan organisasi kepemudaan untuk menyampaikan gagasan serta pandangan kritis mengenai perjalanan demokrasi Indonesia, keterlibatan anak muda dalam politik hingga tantangan ekonomi nasional.
“Kami menyambut baik kehadiran seluruh narasumber dan peserta. Dialog ini menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, kritik dan pandangan terhadap perjalanan bangsa,” ujar Abraham, melalui keterangannya, Minggy (23/8/2026).
Abraham menegaskan, generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan maupun politik, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut menentukan arah bangsa.
“Semangat kami adalah membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Dari daerah yang berdaya, kita ingin ikut mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar, menyoroti perlunya pembenahan regulasi partai politik. Ia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar memiliki indikator yang lebih jelas, termasuk dalam proses kaderisasi dan mekanisme internal partai.
Persoalan mahalnya biaya politik juga menjadi perhatian dalam forum. Tingginya ongkos politik dan biaya penyelenggaraan pemilu dinilai dapat menjadi tantangan bagi keterlibatan generasi muda dalam politik nasional.
Sementara itu, Sekjen EN-LMND Riski Oktari Putra menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Menurutnya, partai politik juga perlu lebih aktif menyosialisasikan serta mendistribusikan gagasan kepada masyarakat.
Komunikasi politik yang terbuka dinilai dapat membuat masyarakat memahami gagasan dan program politik, bukan hanya hadir sebagai pemilih ketika momentum pemilu berlangsung.
Dari sisi Ketua Umum PP PMKRI Delvis Rettob, menekankan pentingnya keseimbangan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Menurutnya, kekuatan politik di luar pemerintahan tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Delvis juga mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai koalisi partai politik agar dinamika politik tetap berada dalam koridor kepentingan demokrasi dan masyarakat.
Koordinator Umum Aliansi PERISAI Lalu M. Rizaldy membawa perspektif sejarah dengan menyoroti perkembangan imperialisme dan penjajahan ekonomi dalam bentuk baru.Ia menilai ketergantungan ekonomi, termasuk melalui skema utang, perlu dicermati agar tidak berimplikasi terhadap kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.(H-2)
