Sosiolog Unair: Tekanan Ekonomi dan Aparat Terbatas Picu Main Hakim Sendiri

Lokasi bekas kerusuhan dipasangi garis polisi di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (27/7/2027). Sebanyak 188 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk meredam potensi bentrokan susulan pascainsiden berdarah yang terjadi pada Minggu (26/7).(MI/USMAN ISKANDAR)

SOSIOLOG Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto menilai maraknya aksi main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan merupakan cerminan dari akumulasi ketakutan sekaligus kejengkelan masyarakat terhadap meningkatnya tindak kriminal.

Pandangan tersebut disampaikan menanggapi kasus tewasnya seorang terduga pelaku pencurian ayam setelah dikeroyok massa di Kabupaten Tabanan, Bali.

Menurut Bagong, praktik street justice atau peradilan jalanan kini semakin lazim terjadi di tengah masyarakat. Kondisi itu muncul karena sebagian warga merasa ancaman kejahatan semakin mengkhawatirkan, sehingga ketika seorang terduga pelaku tertangkap, massa cenderung memilih menghukum sendiri tanpa menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Di masyarakat sekarang memang lazim terjadi street justice. Mereka merasa ulah penjahat makin menakutkan. Jadi ketika ada penjahat yang tertangkap massa, memang kecenderungannya ingin main hakim sendiri. Ini merupakan puncak kejengkelan dan ketakutan masyarakat,” kata Bagong saat dihubungi, Senin (27/7).

Meski demikian, Bagong mengingatkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Ia juga mengajak masyarakat melihat persoalan kejahatan secara lebih komprehensif.

Menurutnya, tidak sedikit pelaku tindak pidana yang terdorong melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi. Mereka merupakan korban situasi yang melakukan kejahatan instrumental, yakni tindakan kriminal yang bertujuan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Sebagian pelaku kejahatan memang karena alasan ekonomi. Mereka korban situasi. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan instrumental, yaitu mencari uang untuk makan," ujarnya.

Di sisi lain, Bagong menilai pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan. Keterbatasan jumlah personel kepolisian membuat penanganan keamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat semata.

Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem dukungan berbasis komunitas (community support system) agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil tindakan yang melanggar hukum.

"Pemerintah berada pada posisi yang dilematis. Jumlah polisi terbatas. Karena itu, penanganan keamanan harus melibatkan dukungan komunitas (community support system), bukan melalui aksi main hakim sendiri," tuturnya. (H-2)