2 hours ago
5
(MI/Seno)
SELAMA hampir dua dekade, Amerika Serikat menjadikan satu prinsip sebagai andalan diplomasi nuklirnya di Timur Tengah: negara yang ingin bekerja sama dengan teknologi nuklir sipil Amerika harus menerima ‘standar emas’ komitmen untuk tidak memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar bekas di dalam negeri. Uni Emirat Arab (UEA) menerimanya pada 2009 dan menjadi contoh yang terus dibanggakan Washington sebagai model kerja sama nuklir damai yang aman dari risiko proliferasi.
Pekan lalu, standar itu retak. Amerika Serikat menandatangani Perjanjian 123 dengan Arab Saudi yang, menurut sejumlah laporan dari Kongres dan media Amerika, berpotensi mengizinkan Riyadh memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Ini bukan sekadar detail teknis dalam sebuah kesepakatan energi. Ini adalah momen ketika arsitek utama rezim nonproliferasi global membongkar fondasi yang ia bangun sendiri.
Alasan yang dikemukakan pemerintah Trump terdengar familier: kerja sama ekonomi, lapangan kerja bernilai tinggi di sektor nuklir Amerika, dan menjaga Arab Saudi agar tidak beralih ke Rusia atau Tiongkok untuk teknologi reaktor. Argumen ini masuk akal secara komersial, tapi rapuh secara strategis. Nonproliferasi bukan permainan bilateral. Begitu satu negara mendapatkan hak pengayaan uranium tanpa syarat ‘standar emas’, negara lain di kawasan yang sama akan menuntut perlakuan setara, dan preseden itu sulit dibatalkan begitu diberikan.
Kekhawatiran ini bukan spekulasi berlebihan. Timur Tengah adalah satu-satunya kawasan di dunia saat ini di mana dua negara besar tengah bersaing secara terbuka soal kapasitas nuklir sambil saling mencurigai niat masing-masing. Iran sendiri sedang menjadi sorotan setelah Washington mencurigai fasilitas bawah tanah baru di kompleks yang disebut Gunung Pickaxe. Jika Arab Saudi memperoleh kapasitas pengayaan domestik dengan restu Amerika, argumen Teheran bahwa program nuklirnya ‘setara’ dengan hak negara lain di kawasan akan semakin sulit dibantah secara moral. Ini adalah logika perlombaan senjata klasik: begitu satu pihak mendapatkan kapasitas baru, pihak lain merasa berhak menuntut hal yang sama.
SYARAT POLITIK
Yang membuat kesepakatan ini lebih rumit ialah syarat politik yang belakangan diungkap Trump sendiri: kelanjutan perjanjian bergantung pada normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel. Riyadh menegaskan hanya akan melakukan itu jika ada langkah nyata menuju negara Palestina, sesuatu yang hampir mustahil di bawah pemerintahan Israel saat ini. Nuklir sipil sedang dijadikan alat tawar dalam negosiasi geopolitik yang jauh lebih luas, menyandera keputusan teknis nonproliferasi pada kalkulasi diplomatik jangka pendek.
Dinamika ini juga perlu dibaca dalam konteks persaingan pengaruh regional antara Arab Saudi dan UEA, dua monarki Teluk yang bersaing memperebutkan posisi sebagai mitra strategis utama Amerika. UEA menerima standar emas pada 2009 dengan konsekuensi ketergantungan penuh pada pasokan bahan bakar dari luar. Jika Arab Saudi kini memperoleh kapasitas pengayaan domestik tanpa batasan yang sama, Abu Dhabi punya alasan kuat menuntut renegosiasi perjanjiannya sendiri. Washington, dengan begitu, tidak hanya berhadapan dengan risiko proliferasi vertikal antara Riyadh dan Teheran, tetapi juga risiko horizontal di antara sekutu-sekutu Teluknya sendiri.
Kongres Amerika sendiri belum sepenuhnya menyetujui kesepakatan ini, dan sejumlah anggota telah menyuarakan kekhawatiran soal proliferasi. Tetapi tekanan komersial, miliaran dolar potensi investasi bagi perusahaan-perusahaan nuklir Amerika, adalah kekuatan yang historisnya jarang kalah dari kekhawatiran nonproliferasi jangka panjang, terutama ketika pesaing seperti Rusia dan Tiongkok siap mengisi kekosongan jika Amerika mundur.
SEJARAH
Sejarah diplomasi nuklir Amerika sendiri menunjukkan pola yang berulang: prinsip yang tampak tegas di atas kertas selalu punya ruang tawar ketika kepentingan strategis dan komersial cukup besar. India, yang bukan penanda tangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), tetap mendapat kerja sama nuklir sipil dari Amerika pada 2008 lewat pengecualian khusus, karena Washington memandang New Delhi sebagai penyeimbang Tiongkok. Pola serupa kini terulang dengan Arab Saudi. Setiap pengecualian yang diberikan membuat pengecualian berikutnya lebih mudah dijustifikasi, dan lambat laun mengikis makna ‘standar’ itu sendiri.
Bagi Indonesia, yang sedang mempertimbangkan pengembangan energi nuklir sipilnya sendiri, preseden ini layak dicermati. Bukan karena Indonesia berada di posisi tawar yang sama dengan Arab Saudi, melainkan karena kesepakatan ini menunjukkan bahwa rezim nonproliferasi global, yang selama ini dianggap norma yang relatif stabil, ternyata cukup elastis ketika berhadapan dengan kepentingan komersial dan strategis negara besar. Prinsip yang tampak baku dalam forum multilateral bisa dilonggarkan dalam negosiasi bilateral, tergantung siapa yang duduk di meja dan apa yang dipertaruhkan.
Arab Saudi mungkin mendapatkan reaktor dan kapasitas pengayaannya. Akan tetapi, yang dipertaruhkan Amerika jauh lebih besar daripada itu: kredibilitas dirinya sendiri sebagai penjaga standar nonproliferasi yang selama ini menjadi pembeda antara kerja sama nuklir damai dan jalan menuju perlombaan senjata. Standar emas tidak retak karena tekanan dari luar. Ia digadaikan oleh tangan yang dulu menciptakannya.
