Standar Pendapatan Dokter, Perlukah?

(MI/Seno)

ADA berita menarik di dunia medis. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) beberapa hari lalu mengusulkan standar pendapatan minimum (take home pay) dokter, terutama yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah. Angkanya tidak kecil: dokter umum di puskesmas sekitar Rp34,8 juta per bulan, dokter umum di rumah sakit Rp30,8 juta, dan dokter spesialis sekitar Rp110,9 juta per bulan. Untuk dokter yang bekerja di wilayah terluar, perbatasan, dan kepulauan, IDI mengusulkan tambahan sedikitnya 50%.

Berita ini langsung memancing reaksi masyarakat. Sebagian merasa standar dan angka itu berlebihan. Apalagi jika dibandingkan dengan upah rata-rata pekerja Indonesia. Muncullah beragam pertanyaan: perlukah Indonesia mempunyai standar pendapatan dokter? Apakah pendapatan dokter Indonesia memang rendah sehingga perlu standardisasi? Apa efek potensial standardisasi ini, terutama terhadap kualitas pelayanan dan distribusi dokter?

MINUS STANDAR HAK

Selama ini, dunia kesehatan dan medis dijejali dengan berbagai standar. Ada standar kompetensi dokter, standar pelayanan, standar keselamatan pasien, standar akreditasi rumah sakit, bahkan standar berapa lama pendidikan seorang dokter harus ditempuh. Anehnya, ketika sampai pada soal berapa nilai ekonomi yang wajar untuk pekerjaan dokter, sistem menjadi kabur. Hingga saat ini, belum ada standar pendapatan tenaga kesehatan, termasuk dokter. Tampak jelas sebuah ketimpangan. Tentang kewajiban, banyak standarnya; tentang hak, tidak ada standar. Ini menjadi satu alasan mengapa standar pendapatan perlu.

Hal lain, pekerjaan dokter bukanlah pekerjaan yang nilainya hanya dapat dihitung berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah pasien yang diperiksa. Dokter bukan hanya menjual ‘waktu memeriksa pasien’. Di belakang satu jam kerja dokter terdapat pekerjaan profesional dan khusus dengan latar belakang pendidikan yang panjang, kompetensi terus diperbarui, tanggung jawab hukum, risiko profesional, serta keputusan klinis yang menyangkut hidup dan mati seseorang. Remunerasi dokter semestinya memperhitungkan semua faktor ini. Bila tidak, penghargaan terhadap determinan-determinan profesional akan terabaikan. Adanya standar pendapatan tidak hanya menggali hak yang selama ini terabaikan, tetapi juga menegakkan konsep keadilan dalam menilai pekerjaan profesional.

Ada anggapan bahwa pendapatan dokter di Indonesia rendah. Argumen ini perlu didiskusikan secara jernih. Secara umum, terlalu sederhana menyimpulkan bahwa semua dokter Indonesia ‘dibayar rendah’. Kondisinya sangat heterogen. Ada perbedaan antara dokter spesialis dan dokter umum; sebagaimana ada perbedaan dokter di rumah sakit besar perkotaan yang punya praktik tambahan dengan dokter puskesmas di kabupaten terpencil. Namun, secara umum, pendapatan dokter Indonesia dapat diselisik dari pendapatan dokter umum yang jumlahnya sekitar 70% dari seluruh dokter. Dan, gambarannya memang belum menggembirakan. Sebuah survei menunjukkan bahwa dengan rata-rata kerja 42 jam per minggu, lebih dari 26% dokter umum memperoleh pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan, dan hanya sekitar 10% yang mendapat lebih dari Rp10,5 juta. Bahkan, belakangan masih ditemukan lowongan dokter umum full-time dengan tawaran gaji kurang dari Rp5 juta per bulan. Ini miris. Karena itu, cukup beralasan bila pekerjaan dokter memiliki standar remunerasi minimum yang mencerminkan kompetensi, beban kerja, dan tanggung jawab profesionalnya.

ALAT PEMERATAAN DISTRIBUSI

Indonesia menghadapi masalah klasik: distribusi dokter tidak merata yang ujung-ujungnya menimbulkan efek kekurangan dokter. Densitas dokter di Jakarta puluhan kali lipat jika dibandingkan dengan densitas dokter di Sulawesi Barat dan Papua. Pada Mei 2025 masih terdapat 424 puskesmas, terutama di luar Jawa, yang tidak memiliki dokter. Masalah dokter spesialis bahkan lebih berat. WHO melaporkan pada Maret 2026 bahwa hanya 78,1% rumah sakit pemerintah yang mempunyai tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. Lalu, apakah menaikkan pendapatan akan membuat dokter berbondong-bondong ke daerah dan mengatasi persoalan maldistribusi dan defisiensi ini?

Selama ini kita kerap melihat masalah tersebut semata-mata sebagai persoalan ‘dokter tidak mau ke daerah’. Padahal dari perspektif tenaga kerja, pertanyaannya mestinya dibalik: apa yang ditawarkan sistem agar dokter mau datang dan bertahan di daerah?

Banyak alasan mengapa dokter enggan bekerja di daerah. Pendapatan adalah determinan yang sangat penting. Secara umum, peluang ekonomi dokter di daerah lebih terbatas ketimbang di kota besar, sementara tantangan hidup dan pekerjaannya justru lebih berat. Di kota, dokter memperoleh fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, akses pendidikan dan transportasi yang lebih baik, sekolah untuk anak, peluang kerja bagi pasangan, serta kesempatan praktik tambahan. Di daerah terpencil, banyak dari keuntungan tersebut berkurang atau bahkan tidak tersedia. Penerapan standar pendapatan dapat memberikan kepastian ekonomi bahwa bekerja di daerah tidak berarti harus menerima penghasilan di bawah standar yang layak.

Lebih jauh lagi, usulan IDI tidak berhenti pada penetapan standar pendapatan. Di dalamnya juga terdapat gagasan bahwa dokter yang bekerja di wilayah sulit perlu memperoleh kompensasi lebih tinggi. Secara ekonomi, pendekatan ini mempunyai dasar yang kuat. Prinsip ini dikenal sebagai compensating wage differential: pekerjaan dengan ketidaknyamanan, risiko, keterpencilan, atau opportunity cost yang lebih besar perlu diimbangi dengan kompensasi lebih tinggi. Karena itu, usulan IDI untuk memberikan tambahan sedikitnya 50% kepada dokter yang bekerja di wilayah sulit cukup rasional. Bahkan untuk daerah sangat terpencil, persoalannya mungkin bukan apakah tambahan 50% terlalu besar, melainkan apakah angka tersebut sudah cukup menarik untuk mengimbangi seluruh konsekuensi bekerja dan hidup di sana.

Memang benar bahwa persoalan distribusi dokter tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan atau menstandarkan pendapatan. Banyak faktor lain yang menentukan. WHO menganjurkan paket kebijakan yang mencakup insentif finansial, kondisi kerja dan fasilitas kesehatan yang memadai, dukungan tempat tinggal dan keluarga, kesempatan pendidikan dan pengembangan profesional, serta kepastian jenjang karier. Namun, di antara berbagai faktor tersebut, pendapatan tetap mempunyai daya ungkit penting. Standar pendapatan memberikan kepastian ekonomi, sementara tambahan kompensasi 50% membuat bekerja di daerah menjadi lebih kompetitif daripada bekerja di kota. Keduanya memang tidak akan menyelesaikan maldistribusi dokter sepenuhnya, tetapi dapat menjadi stimulus penting yang mendorong sebagian dokter untuk memilih bekerja di daerah.

REMUNERASI NASIONAL KOMPREHENSIF

Pendapatan layak dapat mengurangi kebutuhan dokter mencari pekerjaan tambahan. Secara teori, dokter dapat mempunyai waktu lebih cukup untuk pasien, pendidikan berkelanjutan, dan peningkatan mutu pelayanan. Insentif finansial tertentu juga dapat memengaruhi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Namun, konsep performance-based financing menunjukkan bahwa desain insentif komprehensif sangat menentukan hasilnya. Uang bukan tombol ajaib yang otomatis menghasilkan pelayanan bermutu. Karena itu, standar pendapatan sebaiknya jangan berhenti sebagai sekadar ‘gaji minimum dokter’. IDI perlu mempertimbangkan usulan yang lebih komprehensif berupa National Physician Remuneration Framework. Dalam kerangka ini, pendapatan dokter dihitung berdasarkan sejumlah komponen yang jelas: ada pendapatan dasar berdasarkan kompetensi dan jam kerja. Di atasnya terdapat komponen beban kerja, risiko, tanggung jawab klinis, kelangkaan spesialisasi, lokasi geografis, biaya hidup daerah, jam jaga, dan indikator kinerja. Dengan demikian, dokter di Jakarta dan Papua memang harus menerima standar minimal pendapatan, tetapi di saat bersamaan mereka dapat menerima insentif berbeda karena mempertimbangkan beragam komponen di atas. Kerangka seperti ini juga membuat remunerasi tidak hanya menjadi instrumen kesejahteraan dokter, tetapi sekaligus instrumen untuk mengarahkan distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan masyarakat.

SURAT BERGIGI

Tantangan terbesar usulan IDI justru dimulai setelah angka diumumkan. Surat organisasi profesi tidak otomatis mengikat pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, maupun BPJS Kesehatan. Tanpa perhitungan fiskal, mekanisme pembiayaan, dan landasan regulasi, angka Rp34 juta atau Rp110 juta mudah sekali menjadi angka cantik di atas kertas. Apalagi persoalan ini melibatkan banyak meja: Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.

Karena itu, IDI sebaiknya tidak berhenti pada tuntutan angka. Usulan tersebut harus dikembangkan menjadi kajian ekonomi kesehatan yang terbuka dan dapat diuji: dari mana angka itu berasal, berapa kebutuhan anggarannya secara nasional, siapa yang membayar, bagaimana perbedaan antardaerah, bagaimana hubungannya dengan kapitasi dan tarif JKN, serta apa dampaknya terhadap APBN dan APBD.

Pemerintah pun sebaiknya tidak buru-buru menolak karena dianggap mahal. Kementerian Kesehatan sendiri pada 2026 sedang mengembangkan Health Labour Market Analysis bersama WHO, yang antara lain menganalisis ketersediaan, distribusi, rekrutmen, serta retensi dan remunerasi tenaga kesehatan. Justru inilah momentum mempertemukan kajian pemerintah dan usulan profesi.

Target akhirnya bukan sekadar membuat dokter bergaji tinggi. Targetnya ialah menciptakan sistem di mana seorang dokter tidak harus membuka praktik di tiga tempat agar memperoleh kehidupan layak; dokter bersedia bekerja di kabupaten yang jauh karena kompensasi dan kariernya menarik; dokter spesialis tidak seluruhnya berkumpul di kota besar; dan masyarakat di daerah memperoleh dokter yang kompeten serta mempunyai waktu cukup untuk melayaninya. Karena pada akhirnya, remunerasi dokter bukan semata persoalan kesejahteraan dokter. Ia adalah bagian dari desain sistem kesehatan.

Usulan IDI telah membuka pintu diskusi yang selama ini jarang disentuh secara serius. Sekarang pemerintah perlu menjawabnya dengan kajian dan kebijakan, bukan sekadar komentar. Sebab, kalau berhenti pada konferensi pers dan surat kepada kementerian, angka Rp34 juta sampai Rp110 juta itu akan segera dilupakan. Usulannya terdengar seperti harimau. Tantangannya sekarang ialah memastikan ia mempunyai gigi.