1 hour ago
6
Subsidi JakLingko dinilai menyalahi aturan.(Dok. Pemprov DKI Jakarta)
SEKRETARIS Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi skema subsidi Public Service Obligation (PSO) pada layanan angkutan JakLingko. Langkah ini diperlukan menyusul adanya dugaan ketidakefektifan anggaran dan potensi kebocoran dalam tata kelola subsidi tersebut.
Hengky menilai mekanisme buy the service yang diterapkan saat ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, operator dibayar berdasarkan jarak tempuh armada, bukan berdasarkan jumlah penumpang yang dilayani. Hal ini memicu perilaku operator yang hanya mengejar target kilometer tanpa mempedulikan pelayanan publik.
“Yang penting mereka memenuhi target 200 kilometer per hari, dibayar per kilometer. Ada penumpang atau tidak, mereka tetap jalan. Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Hengky di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7).
Kondisi tersebut menyebabkan banyak unit JakLingko tetap beroperasi meski dalam keadaan kosong. Bahkan, muncul laporan bahwa pengemudi kerap mengabaikan calon penumpang demi mengejar target jarak tempuh harian. Hengky mengusulkan agar Dishub mengubah skema perhitungan biaya operasional dan keuntungan agar lebih terukur dan berbeda dari pola TransJakarta.
Selain masalah operasional, Hengky mengungkap adanya indikasi penyimpangan serius dalam pembukaan trayek baru. Ia mengaku pernah ditawari uang sebesar Rp4 miliar untuk memuluskan izin trayek tertentu. Temuan ini dianggap sebagai sinyal adanya "permainan" dalam distribusi anggaran subsidi.
“Saya pernah ditawari buka trayek baru Rp4 miliar. Saya kaget. Tidak mungkin orang berani menawarkan sebesar itu kalau tidak ada permainan. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Dishub menelusuri praktik koperasi yang diduga menjual angkutan beserta trayeknya dengan harga tinggi. Terdapat pula dugaan penarikan setoran dari subsidi yang seharusnya diterima utuh oleh operator. Evaluasi rute juga disarankan agar armada dialihkan ke jalur dengan permintaan tinggi guna meningkatkan efektivitas anggaran. (Z-10)
