4 days ago
2
ilustrasi(Antara)
Pemerintah kembali mendorong swasembada bawang putih dengan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam tiga tahun ke depan, produksi bawang putih ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Target tersebut bukan tanpa dasar. Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada 1995 dengan produksi mencapai 152.421 ton. Namun, produksi dalam negeri kemudian terus mengalami penurunan. Pada 2023, produksi bawang putih nasional tercatat hanya 39.438 ton.
Di sisi lain, kebutuhan bawang putih dalam negeri masih banyak dipenuhi melalui impor. Pada 2019, impor bawang putih mencapai 602.745 ton. Angka tersebut memang menurun, tetapi masih berada pada level tinggi, yakni 525.640 ton pada 2025.
Sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi sentra produksi bawang putih, seperti Temanggung, Jawa Tengah, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Enrekang, Sulawesi Selatan, kini kembali mendapat perhatian dalam upaya mengembangkan komoditas tersebut. Pemerintah juga mulai menempatkan bawang putih sebagai salah satu komoditas strategis yang memperoleh dukungan anggaran khusus, termasuk subsidi sarana produksi, terutama pupuk.
Potensi Lahan Capai 1,52 Juta Hektare
Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi mengatakan Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk mengembangkan kembali produksi bawang putih. Hal itu disampaikannya dalam webinar "Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Percepatan Swasembada Bawang Putih" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9).
Agung optimistis potensi lahan tersebut dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk kembali mencapai swasembada bawang putih.
Berdasarkan data Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumber Daya Lahan Pertanian (SDLP), potensi lahan untuk budidaya bawang putih mencapai 1,52 juta hektare. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, yakni Sumatra seluas 699.048 hektare, Jawa 327.081 hektare, Kalimantan 14.065 hektare, Sulawesi 247.232 hektare, Bali dan Nusa Tenggara 180.454 hektare, serta Maluku dan Papua 55.577 hektare.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan pengembangan bawang putih pada lahan seluas 5.000 hektare. Jawa Tengah mendapat alokasi terbesar, yakni 2.240 hektare, disusul NTB 762 hektare, Sumatra Utara 563 hektare, Jawa Timur 358 hektare, dan Jawa Barat 245 hektare.
Produksi Benih dan Bawang Konsumsi Digenjot
Meski memiliki potensi lahan yang besar, Agung mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai swasembada bawang putih. Tantangan tersebut antara lain peningkatan daya saing dari sisi ukuran umbi dan harga, peningkatan konsumsi bawang putih lokal, serta penguatan sumber daya manusia, khususnya petani. Karena itu, pemerintah melakukan percepatan produksi bawang putih mulai dari sektor hulu hingga hilir dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Dengan tantangan impor bawang putih yang tinggi, harus ada langkah untuk menurunkan impor secara bertahap. Pemerintah telah membuat skenario pencapaian swasembada benih bawang putih dan bawang putih konsumsi,” tuturnya.
Dalam skenario tersebut, pada 2026 luas pengembangan bawang putih untuk produksi benih ditargetkan mencapai 5.000 hektare dengan produksi 20 ribu ton benih. Kemudian pada 2027, luas tanam ditargetkan meningkat menjadi 20 ribu hektare dengan produksi benih mencapai 80 ribu ton. Pada 2028, luas penanaman ditargetkan mencapai 80 ribu hektare, dengan produksi benih 120 ribu ton dan produksi bawang putih konsumsi sekitar 320 ribu ton. Selanjutnya pada 2029, luas tanam ditargetkan mencapai 120 ribu hektare. Produksi benih diproyeksikan mencapai 120 ribu ton, sedangkan produksi bawang putih konsumsi ditargetkan sebanyak 630 ribu ton.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi di sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, strategi diarahkan pada riset untuk meningkatkan produktivitas, termasuk memperbesar ukuran umbi, mempercepat dormansi, serta mengembangkan teknologi budidaya dengan produktivitas tinggi.
Sementara di sektor hilir, pemerintah menyiapkan strategi berupa promosi, perluasan akses pasar, dan pengembangan kemitraan.
”Saat ini kami juga telah mengusulkan penerbitan regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bawang putih konde basah Rp 12 ribu/kg dan Harga Acuan Pemerintah konde benih kering Rp 46 ribu/kg,” ujarnya.
Benih hingga Risiko Iklim Jadi Tantangan
Kepala Pusat BRMP Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari mengungkapkan, pengembangan bawang putih nasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan lahan yang sesuai, ketersediaan benih bermutu yang belum memadai, produktivitas dan efisiensi budidaya yang masih rendah, serta serangan hama dan penyakit.
Selain itu, biaya produksi bawang putih masih relatif tinggi. Petani juga menghadapi risiko gagal panen akibat kondisi iklim dan cuaca, sementara daya saing bawang putih domestik masih menghadapi tekanan dari produk impor. Kendala lainnya terdapat pada sarana dan prasarana pascapanen yang masih perlu diperkuat.
Menghadapi berbagai persoalan tersebut, BRMP Hortikultura menyiapkan sejumlah strategi peningkatan produksi. Salah satunya melalui penguatan sistem perbenihan dengan merakit varietas unggul baru (VUB) yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dapat dikembangkan di dataran medium. Teknologi perbenihan secara cepat dan massal, termasuk melalui kultur jaringan, juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Pada 2026, produksi benih sumber BRMP Hortikultura dikembangkan pada lahan seluas 177 hektare dengan target produksi 593 ton benih sumber. Lokasinya meliputi Sumatra Utara 13 hektare, Jambi 5 hektare, Sumatra Selatan 3 hektare, Jawa Barat 106 hektare, Jawa Tengah 20 hektare, Jawa Timur 5 hektare, dan NTB 25 hektare.
“Kita juga terus mencari teknologi agar ke depan bawang putih juga bisa ditanam off season. Selain itu juga melakukan pemurnian untuk meningkatkan kelas benih. Kita lakukan kajian riset benih sumber. Selama ini banyak benih dari sentra produksi bawang putih banyak tercampur,” tuturnya.
BRMP Hortikultura juga akan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) budidaya bawang putih untuk meningkatkan produktivitas hingga 20 ton per hektare melalui teknologi Produksi Lipat Ganda (Proliga).
“Kami siapkan acuan cara budidaya yang baik dengan sistem pertanian modern. Dari mulai penggunaan benih, termasuk pupuk, tenaga kerja, resiko pasca panen dan biaya margin,” ujarnya.
Pemupukan Jadi Salah Satu Penentu Produktivitas
Dukungan terhadap peningkatan produksi juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani bawang putih.
Vice President Pengelolaan Pelanggan Pupuk Indonesia Robin Radhian Lee mengatakan pemupukan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas bawang putih, dengan kontribusi sekitar 25%.
Karena itu, menurut Robin, penggunaan pupuk bersubsidi untuk bawang putih perlu dioptimalkan dengan memperhatikan lima prinsip tepat, yakni tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Menurut Robin, keseimbangan unsur nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), dan sulfur (S) sangat penting dalam menentukan laju fotosintesis, pembentukan anakan, hingga aroma dan kekerasan umbi.
Pupuk Indonesia telah merekomendasikan acuan standar nasional untuk mencapai potensi produktivitas panen sebesar 10–15 ton umbi basah per hektare. Untuk pupuk urea, dosis yang direkomendasikan sebanyak 300 kg per hektare dan diaplikasikan pada fase vegetatif, yakni 15 hari setelah tanam (HST) dan 35 HST. Sementara itu, dosis NPK 15-15-15 sebanyak 600 kg per hektare diberikan secara bertahap pada 15 HST, 35 HST, dan secara dominan pada 50–55 HST.
“Pemberian nutrisi secara bertahap untuk mencegah pemborosan akibat penguapan dan pencucian air hujan,” jelasnya.
Robin menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada bawang putih.
“Kami siap berkolabroasi untuk meningkatkan pencapaian bawang putih,” pungkasnya. (E-3)
