1 week ago
26
Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung.(TETO)
MENTERI Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mendesak komunitas internasional memperjuangkan partisipasi Taiwan yang lebih bermakna di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai pengecualian Taiwan bertentangan dengan upaya membangun tatanan internasional yang inklusif.
Dalam artikelnya berjudul Memulihkan Kepercayaan: Tempat yang Layak bagi Taiwan di Dunia Bebas, Lin mengatakan tatanan internasional berbasis aturan sedang menghadapi tekanan. Ia menuding negara-negara otoriter berupaya melemahkan aturan internasional dan mengubahnya sesuai kepentingan mereka.
Lin secara khusus menyoroti Tiongkok. Menurut dia, Beijing menggunakan berbagai taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer dan intrusi siber, untuk mengubah status quo di kawasan Indo-Pasifik.
“Taiwan akan terus teguh mempertahankan status quo,” kata Lin dalam siaran pers Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta.
Ia menyebut stabilitas Selat Taiwan bukan hanya kepentingan Taiwan. Selat tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran utama dunia dan memiliki posisi penting bagi rantai pasok global.
Lin juga menuding Tiongkok menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 yang disahkan pada 1971. Menurut dia, resolusi tersebut mengatur persoalan perwakilan Tiongkok di PBB, tetapi tidak menyebut Taiwan atau menentukan status politik Taiwan.
Beijing, menurut Lin, telah menggunakan resolusi itu untuk membatasi partisipasi Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Ia memperingatkan penafsiran tersebut dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi keamanan Selat Taiwan.
Pernyataan Lin sekaligus menjadi upaya diplomatik Taiwan untuk memperluas dukungan internasional. Ia menekankan Taiwan tetap dapat berkontribusi meski tidak menjadi anggota PBB.
Taiwan menawarkan kapasitasnya di bidang manufaktur maju, semikonduktor, kecerdasan buatan, teknologi, kesehatan masyarakat, dan kesiapsiagaan bencana. Lin menyebut sejumlah kerja sama dengan negara mitra sebagai contoh kontribusi tersebut.
Ia juga mengaitkan agenda Taiwan dengan tema kepemimpinan Majelis Umum PBB ke-81 yang akan datang, yang mengusung pemulihan kepercayaan dan transformasi kelembagaan.
Menurut Lin, reformasi PBB tidak akan lengkap jika masih ada pihak yang dinilai mampu memberikan kontribusi tetapi tidak memperoleh ruang partisipasi yang setara.
Taiwan, kata dia, membutuhkan dukungan komunitas internasional untuk memperoleh partisipasi yang lebih berarti dalam sistem PBB. Sebaliknya, Lin berargumen, keterlibatan Taiwan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan teknologi serta keamanan bersama. (B-3)
