1 week ago
27
Tanggap Darurat Gempa Flores(Dok.Tim Basarnas)
SETELAH hampir sebulan berada dalam situasi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tujuh pemerintah kabupaten di Pulau Flores kini memasuki fase pemulihan pascagempa bumi Magnitudo 7,7.
Masa perpanjangan tanggap darurat berakhir pada 12 September 2026. Pada hari yang sama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menutup Operasi SAR Gempa Flores M7,7 pada pukul 18.00 WITA. Penutupan operasi SAR menandai berakhirnya fase pencarian dan pertolongan sebagai operasi terstruktur, bukan berakhirnya penanganan bencana.
Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 itu meninggalkan luka besar di Flores. BNPB mencatat 136 orang meninggal dunia, terdiri atas 48 korban meninggal langsung dan 88 meninggal secara tidak langsung setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Selain itu, terdapat 102.384 rumah yang masuk dalam data awal rumah terdampak di tujuh kabupaten.
Tujuh kabupaten tersebut ialah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
Angka kerusakan rumah belum menjadi angka final. BNPB masih melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari 102.384 rumah dalam data awal, verifikasi sebelumnya mencakup 51.591 rumah. Hasil sementara menunjukkan 2.382 rumah rusak berat, 7.276 rusak sedang, 14.177 rusak ringan, sedangkan 27.756 rumah dinyatakan tidak mengalami kerusakan.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah setelah tanggap darurat justru memasuki fase yang lebih panjang: memastikan korban memperoleh haknya, membangun kembali rumah, memulihkan sekolah dan fasilitas kesehatan, memperbaiki infrastruktur, serta menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan bahwa pemulihan pascagempa tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan fisik. Menurut Melki, gempa telah memberikan tekanan terhadap perekonomian Flores karena terganggunya jalur logistik, aktivitas pasar, pertanian, dan mata pencaharian masyarakat.
“Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita,” kata Melki dalam forum strategi pemulihan ekonomi pascagempa di Kupang, 4 September 2026.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi pemulihan ekonomi sejak masa transisi. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang kehilangan rumah sekaligus kehilangan sumber penghasilan tidak terjebak terlalu lama dalam kondisi ketergantungan terhadap bantuan.
Ia menyebut Pemprov NTT juga mulai membangun basis data terpadu untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan dan pembangunan kembali.
Bapperida NTT bersama BPBD dan program SIAP SIAGA Australia-Indonesia mengembangkan konsolidasi data sektoral dan kewilayahan dalam basis data geospasial berbasis koordinat atau GIS. Langkah itu dimaksudkan untuk memastikan lokasi, tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing wilayah dapat dipetakan secara lebih akurat.
Data Pemprov NTT per 4 September mencatat 654 fasilitas pelayanan kesehatan terdampak, 1.816 orang mengalami luka-luka, dan 130.763 orang mengungsi. Para tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan meskipun sebagian fasilitas kesehatan mengalami kerusakan dan pelayanan harus dilakukan dari tenda darurat.
Gubernur Melki meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan yang juga menjadi korban terdampak bencana.
Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang harus tetap mendapat dukungan agar pelayanan masyarakat tidak terhenti.
Hal serupa berlaku bagi sekolah. Gedung yang mengalami kerusakan harus diperiksa sebelum digunakan kembali. Anak-anak yang selama masa darurat belajar dari tenda atau ruang sementara membutuhkan kepastian kapan dapat kembali ke ruang kelas yang aman. (H-4)
