4 days ago
2
Pembukaan The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026.(Dok.Istimewa)
TRANSISI menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia dipandang perlu bergerak dari sekadar komitmen menuju implementasi nyata yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, keputusan investasi, transformasi industri, pembiayaan, hingga perlindungan masyarakat terdampak.
Langkah ini terbilang penting agar agenda keberlanjutan tidak hanya mengejar target penurunan emisi, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Pesan itu mengemuka pada pembukaan The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 bertema Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Forum yang digelar Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) bersama National Center for Corporate Reporting (NCCR), dengan dukungan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas implementasi transisi berkeadilan.
Ketua Dewan Pengurus ICSP Sylvia Veronica N P Siregar mengatakan just transition tidak dapat dipandang hanya sebagai program lingkungan yang kemudian ditambahkan aspek sosial.
Menurutnya, konsep itu berkaitan langsung dengan bagaimana transformasi ekonomi dikelola, ke mana modal diarahkan, serta bagaimana institusi mempertanggungjawabkan dampaknya. “Tantangan utama saat ini bukan lagi soal komitmen, melainkan kesenjangan implementasi,” ujar Sylvia.
Ia menilai agenda keberlanjutan perlu tertanam dalam tata kelola perusahaan dan alokasi modal. Pembiayaan juga harus diarahkan pada aktivitas yang kredibel, sementara pelaporan dan assurance harus mampu menyediakan informasi yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.
Direktur Eksekutif NCCR Ali Darwin menambahkan transisi rendah karbon berlangsung di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, ketimpangan sosial hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Karena itu, perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan investasi.
Menurut Ali, pekerja dan komunitas yang terdampak harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Strategi korporasi perlu memuat target penurunan emisi, kebutuhan investasi, serta dampak terhadap tenaga kerja dan masyarakat. Pelibatan pekerja, serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, investor, dan lembaga pendidikan dianggap penting agar proses berlangsung inklusif dan transparan.
TANTANGAN UTAMA TRANSISI
Chief Executive Officer Global Reporting Initiative (GRI) Robin Hodess mengatakan tantangan utama transisi bukan lagi mengenai arah perubahan, melainkan bagaimana memastikan perubahan itu berlangsung secara adil. Transisi yang terlalu cepat tanpa perencanaan dapat menimbulkan gejolak sosial, sedangkan perubahan yang terlalu lambat meningkatkan risiko iklim, pasar, dan investasi.
Kondisi tersebut relevan bagi Indonesia karena masih terdapat pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor batu bara dan industri intensif energi. Karena itu, transisi menuju ekonomi berkelanjutan perlu menciptakan peluang baru tanpa meninggalkan kelompok terdampak.
Dari sisi pelaporan, Director of Regulatory Implementation IFRS Foundation Emily Pierce menyoroti semakin pentingnya standar ISSB sebagai fondasi informasi bagi pasar modal. Lebih dari 45 yurisdiksi telah menggunakan atau mengambil langkah mengadopsi standar ISSB, yang secara kumulatif mencakup lebih dari 60% produk domestik bruto global.
Melalui IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan didorong mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim, termasuk risiko fisik dan risiko transisi, strategi pencapaian target iklim, perubahan model bisnis, alokasi sumber daya, serta rencana transisi.
Agenda itu sejalan dengan komitmen Indonesia menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat dan pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Hingga Januari 2026, sekitar US$3,4 miliar dari total komitmen pendanaan JETP sebesar US$21,8 miliar telah terealisasi.
SPC 2026 kemudian membahas keterkaitan kebijakan, regulasi, pembiayaan, kepemimpinan industri, hak asasi manusia, serta pelaporan keberlanjutan. Forum ini mendorong agar just transition diterapkan dalam strategi bisnis, keputusan investasi, manajemen risiko dan pembiayaan, sehingga transisi ekonomi rendah karbon tidak berhenti sebagai target, tetapi menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat. (Ant/E-2)
